Page 196 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 196

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942



                                                       Persoalan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu ialah,
                                                  konferensi harus terus, tetapi misi mengkhawatirkan keamanan pribadi
                                                  Presiden Sukarno. Kalaupun ditunda, Indonesia tidak menyetujui
                                                  diadakannya Minister Meeting. Pada waktu itu sudah timbul dua blok,
                                                  yaitu:
                                                       a.  RRT, Pakistan, RPA, Syria, Mali, Aljazair
                                                       b.  Philipina, Jepang, Cylon, Thailand, Mongolia yang dipelopori
                                                          oleh India yang dijiwai oleh pangaruh USSR.
                                                       Pada tanggal 25 Juni (sore hari) meledaklah bom waktu di gedung
                                                  konferensi. Sepuluh orang dari para teknisi yang sedang memasang
                                                  alat-alat telekomunikasi menjadi korban dan dua orang dari anggota
                                                  delegasi yang berada pada jarak 200 meter dari ledakan menderita luka
                                                  berat. Oleh karena itu, delegasi-delegasi RRT, Pakistan, RPA Syria. dan
                                                  Mali mengusulkan kepada Pemerintah Aljazair agar sebagai tuan rumah
                                                  mengundurkan waktu penjelenggaraan KAA-II tersebut. Usul ini dapat
                                                  diterima oleh Pemerintah Aljazair sehingga KAA-II tidak berlangsung.


                                                  3.5.4 Gerakan 30 September.

                                                       Gerakan 30 September 1965 yang terjadi di Kota Jakarta hampir
                                                  sama dengan kejadian pada peristiwa 18 September 1948 di Kabupaten
                                                  Madiun. Istilah Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang digunakan oleh
                                                  Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun diganti dengan istilah Front
                                                  Persatuan Nasional (FPN) dengan berporoskan Nasakom dengan PKI
                                                  berperan menjadi aktor bintang utama dan unsur pimpinannya. Pada
                                                  prolog G30S, tuntutan PKI terkenal sebagai tuntutan terbentuknya
                                                  Kabinet Nasakom, tuntutan tersebut mulai dilancarkan sejak tahun
                                                  1963. Pada tahun 1963 di Ibu Kota Jakarta mulai terlihat coretan-
                                                  coretan dinding yang pada intinya menuntut terbentuknya Kabinet
                          Gerakan 30              Nasakom (Nasionallis, Agama, dan Komunis).  234
                    September 1965                     Setelah beberapa orang Komunis berhasil masuk dalam kabinet

                yang terjadi di Kota              Dwikora, pada tanggal 22 September 1965, delapan hari sebelum
              Jakarta hampir sama                 terjadinya peristiwa, D.N. Aidit dalam ceramah yang diselenggarakan
                                                  oleh Departemen Perkebunan di Bogor, mengatakan bahwa “Tentang
                   dengan kejadian                ikutnya saya dan beberapa orang Komunis lainnya dalam Kabinet
                  pada peristiwa 18               menunjukkan bahwa Kabinet sekarang ini barua” mambu-mambu”

                 September 1948 di                alias berbau Nasakom”. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Pancasila
                Kabupaten Madiun.                 hanya sebagai alat pemersatu dan setelah persatuan dapat dicapai,


                                                  234  Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   191
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201