Page 194 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

Mengenal maksud Indonesia untuk memasukkan Kalimantan
Utara dalam negara merdeka baru mendapat sanggahan tidak
langsung dari pihak India. Sementara itu, mengenai ikut sertanya
USSR juga menjadi persoalan keikutsertaan Malaysia, tetapu yang akan
memutuskannya ialah KTT.
Mengenai persoalan tempat dan waktu diserahkan kepada
negara-negara Afrika. Pandangan semula tertuju ke Kairo yang
memiliki fasilitas-fasilitas teknis, tetapi akhirnya ditetapkan di Aljazair.
Rencana awalnya ialah pada Dasa Warsa ke-I dari AA I (April 1965),
tetapi akhirnya penyelenggaraan KAA II diundur sampai tanggal 24
Juni 1965. DPR-GR pada rapat plenonya tanggal 22 Juni 1965 telah
mengesahkan sebuah Pernyataan Pendapat tentang Dukungan
Terhadap Delegasi Republik Indonesia I ke Konferensi Asia Afrika II di
Aljazair dalam Diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mendukung dan memberi kepertcayan penuh kepada
delegasi R.I. ke Konperasi AA ke II yang dipimpin oleh P.J.M
Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
2. Menyokong sepenuhnya Statement Pemerintah tanggal 20
Mengenai Juni 1965;

persoalan tempat 3. Menganjurkan agar delegasi Indonesia dengan teguh
dan waktu dan bijaksana terus membina persatuan revolusioner

diserahkan kepada negara AA dalam melawan imperialisme, kolonialisme
dan neokolonialisme, dan dalam mempererat hubungan
negara-negara persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan

Afrika. dibidang politik, ekonomi dan kebudayaan;
4. Agar Konferensi AA ke-II mengambil keputusan-keputusan
yang bersifat mendorong dan meningkatkan perjuangan
Rakyat AA melawan nekolim yang dipelopori oleh imperialis
Amerika Serikat, yang terus menerus melancarkan agresi,
intervensi dan subversi terhadap negara-negara dan Rakyat-
rakyat AA;
5. Agar Konferensi AA ke-II dengan tegas menolak turut
sertanya antek-antek Nekolim seperti Malaysia, Korea
Selatan, Vietnam Selatan, Israel dan Konggo-Tshombe ;
6. Agar Konferensi AA ke-II tetap berpegang teguh kepada
kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat
7. Agar prinsip-prinsip yang patriotik sebagaimana telah
diputuskan dalam M.M.A.A. ke-II, yaitu: bedaulat dalam

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 189
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018