Page 189 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kebebasan bergerak yang sama seperti yang diberikan kepada
pegawai-pegawai yang disebut dalam pasal XVI. Ketika dilakukan
upacara penyerahan kekuasaan atas Irian Barat dari Untea (United
Nations Temporary Executive Authority) kepada Republik Indonesia
pada tanggal 1 Mei 1963, dari pihak DPR-GR, selain Menko/Ketua,
Arudji Kartawinata, telah turut serta dalam rombongan Presiden,
5 orang anggota DPR-GR, yakni anggota-anggota H.A. Syaichu, I.S.
Handokowidjojo, Drs. D.S. Matakupan, Sudjito dan Kom. Pol. Tingkat
I Sario, untuk menyaksikan upacara penyerahan kekuasaan tersebut.
DPR-GR mengadakan rapat paripurna istimewa pada tanggal
Segala yang 1 Mei 1963, khusus untuk menyambut peristiwa nasional tersebut.

telah terjadi atas Selanjutnya, Komisi “B” DPR-GR mengadakan peninjauan kedaerah
pelaksanaan Irian Barat, tetapi pada saat itu seorang anggota, yaitu K.H. Musta’in,
meninggal dunia di Kota Baru karena sakit. Akan tetapi, di samping
pembangunan di segi-segi positif yang telah tercapai dalam melaksanakan pembangunan
Irian Barat pada mental/spiritual di Irian Barat ternyata di kemudian hari bahwa baik

jaman Orde Lama, sengaja atau tidak sengaja, tenaga, biaya, dan alat-alat yang sudah ada
yang sengaja atau di daerah itu bekerja kurang efisien. Daerah Irian Barat mendapatkan
perlakuan istimewaa dan dianakemaskan oleh Pemerintah Republik
tidak sengaja, telah Indonesia dengan satu tujuan bahwa dalam tempo yang singkat,
mengakibatkan daerah tersebut dibangun setaraf dengan daerah-daerah di Indonesia

timbulnya rasa lainnya. Suatu kenyataan mengenai kurangnya efesiensi kinerja dan
kecewa pada penggunaan biaya, tenaga, dan alat-alat di daerah itu adalah anggaran
belanja tahun 1963 kurang lebih uang sisa 17 juta IB rupiah yang tidak
sebagian putra-putra terpakai, tahun 1964 kurang lebih 12 juta IB rupiah, dan tahun kerja
Irian Barat. 1965 kurang lebih 20 IB juta rupiah. 224
Kemudian semua uang itu disetor kembali atau diperhitungkan
dalam anggaran belanja tahun berikutnya, padahal jumlah kurang
lebih 50 juta IB rupiah sudah dapat misalnya untuk membangun
2000 buah perumahan untuk pegawai ataupun jalan sepanjang
500 km antara Sukarnapura (Jayapura) ke lembah Balim (Wamena).
Semua itu mengakibatkan efek politis yang negatif terhadap rakyat
di daerah Irian Barat. Selain itu, rakyat Irian Barat sehari-hari melihat
nafsu memborong barang-barang oleh para petugas-petugas yang
didatangkan ke Irian Barat dari Jakarta. Kekecewaan itu semakin
memuncak lagi setelah, pada akhir tahun 1965 toko-toko di Irian Barat
kosong dari persediaan barang-barang.
Segala yang telah terjadi atas pelaksanaan pembangunan di Irian

224 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dpr.go.id 184