Page 186 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

Perundingan-perundingan resmi antara Delegasi Republik
Indonesia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio
dan Wakil Negeri Belanda Dr. H. Van Royen dan Dr. Schuurman, yang
diadakan pertengahan Agustus 1962 di New York, dengan bantuan
Edsworth Bunker sebagai wakil pribadi Pd. Sekdien U Thant, dengan
sendirinya menarik perhatian DPR-GR. Rencana Bunker itu lahir
dalam suasana memuncaknya politik Konfrontasi, pada bulan Maret
1962 beberapa bulan sebelum dilangsungkannya perundingan resmi.
Pihak Indonesia segera memberikan reaksi terhadap prinsip- prinsip
Rencana Bunker itu, yaitu:
a. penyerahan pemerintahan di Irian Barat kepada Republik,
dan
b. hak selfdetermination kepada Rakyat Irian Barat sesudah
sekian tahun di dalam cakupan wilayah Republik Indonesia .
221
Pengertian yang sama mengenai prinsip Rencana Bunker,
yaitu lebih dahulu menyerahkan Pemerintahan di Irian Barat kepada
Republik Indonesia, dan baru kemudian setelah itu apa yang dinamakan
selfdetermination kepada Rakyat Irian Barat, dijadikan dasar pemikiran
dan pengertian dalam penjajagan-penjajagan selanjutnya. Penjajagan
selanjutnya itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio
dengan didampingi oleh Jenderal Hidayat, yang menghasilkan
pengertian bersama sementara “preliminary understanding” dan
satu “aide memore” yang ditulis dan ditandatangani oleh Pd. Sekdjen.
PB. U Thant, tertanggal 31 Juli 1962 yang mengandung tujuh pokok
pengertian sebagai berikut:
Pengertian yang 1. Sesudah ratifikasi oleh Indonesia, Belanda, dan PBB, maka

sama mengenai selambat-lambatnya I Oktober 1962 penguasa PBB akan tiba
di Irian Barat untuk mengoper Pemerintahan dari tangan
prinsip Rencana Belanda. Pada waktu itu juga, kekuasaan Belanda di Irian Barat

Bunker, yaitu berakhir, bendera Belanda turun, bendera PBB menggantinya.
lebih dahulu 2. Mulai saat itu Penguasa PBB akan memakai tenaga-tenaga.

menyerahkan Republik Indonesia (baik sipil maupun alat-alat-keamanan),
bersama dengan alat-alat yang sudah ada di Irian Barat yang
Pemerintahan di terdiri dari putera- putera Irian Barat, dan sisa-sisa pegawai

Irian Barat kepada Belanda.
Republik Indonesia 3. Paratroop-Paratroop Indonesia tetap tinggal di Irian Barat,

... dibawah kekuasaan administrasi PBB

221 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 181
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018