Page 188 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 188
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
Pasal XVI
“Pada saat penyerahan tanggungjawab
permerintahan sepenuhnya kepada Indonesia
sejumlah pegawai ahli. Perserikatarn Bangsa-
Bangsa, yang dianggap mencukupi oleh Sekretaris
Djenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia,
akan ditunjuk untuk tetap tinggal dimana saja
kewajiban mereka memerlukannya. Sebelum
kedatangan Wakil-wakil Perserikatan Bangsa
Bangsa yang akan ikut serta pada saat yang wajar
dalam mengadakan usaha-usaha penentuan
nasib sendiri, kewajiban mereka akan terbatas
pada memberi nasehat dan membantu persiapan
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan bagi
penentuan nasib sendiri kecuali bilamana Indonesia
dan Sekretaris Djenderal dapat setuju,bahwa
mereka akan menjalankan pekerjaan ahli yang
lainnya. Mereka akan bertanggungjawab pada
Sekretaris jenderal mengenai pelaksanaan
kewajiban-kewajiban mereka”
Sekretaris Pasal XVII.
Djenderal pada waktu “Indonesia akan mempersilahkan Sekretaris
jenderal mengangkat seorang Wakil, yang
yang wajar akan bersama dengan staf yang antara láin terdiri dari
mengangkat seorang pegawai-pegawai tertera dalam paşal XVI, akan
Wakil Perserikatan melaksanakan dan ikut serta dalam usaha-usaha
Bangsa-Bangsa agar untuk mewujudkan kebebasan memilih yang
merupakan tanggungjawab Indonesia”
ia dengan stafnya
dapat menjalankan Sekretaris Djenderal pada waktu yang wajar akan mengangkat
kewajiban- kewajiban seorang Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia dengan stafnya
mereka satu tahun dapat menjalankan kewajiban- kewajiban mereka satu tahun sebelum
tanggal penentuan nasib sendiri. Penambahan staf yang sekiranya
sebelum tanggal dipandang perlu oleh Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan
penentuan nasib ditentukan oleh Sekretaris jenderal setelah berkonsultasi dengan
sendiri. Pemerintah Indonesia .
223
Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnya akan memiliki
223 Op.Cit, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 183
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
