Page 148 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

langsung atau yang diangkat atau ditunjuk oleh Presiden di Majelis
Permusyawaratan Rakyat. DPR sebagai wakil rakyat, dan utusan
dari daerah-daerah sebagai wakil daerah, keduanya harus dipilih
langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sementara itu, utusan
dari golongan-golongan (fungsional) dapat melalui pemilihan, tetapi
melihat perkembangan pembicaraan para anggota-anggota peserta,
PPKI menyetujui diangkat atau ditunjuk langsung oleh Presiden.
Antara diangkat dengan ditunjuk harus dibedakan secara jelas.
Kata ”diangkat” adalah atas usul golongan-golongan untuk ditetapkan
oleh Presiden, sedangkan ”ditunjuk” adalah atas prakarsa Presiden,
tanpa usul dari golongan. Jumlah keanggotaan dari tiap-tiap unsur,
baik dalam batang tubuh maupun pada penjelasan UUD 1945, tidak
ditentukan. Sementara itu, dalam praktiknya pun selalu berubah-ubah,
tidak menentu, dan bahkan kadang kala terlalu mencolok. Mencolok
karena jumlah anggota MPR ditentukan dua kali lipat jumlah anggota
DPR.
Dalam hal ini, UUD 1945 hanya menyebut: MPR terdiri atas
anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusandari daerah dan
golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Di sini terlihat bahwa pembentuk UUD mempercayakan kepada
Presiden dan DPR untuk menentukan jumlah anggota MPR serta
perbandingannya dengan DPR, utusan daerah, atau utusan golongan.
Menurut penulis, walaupun penentuan jumlah keanggotaan MPR
diserahkan kepada Presiden bersama DPR, pembentuk undang-undang
harus memperhatikan persyaratan yang diberikan oleh penjelasan
UUD 1945, yaitu “sehingga Majelis itu akan betul-betul dianggap
sebagai penjclmaan rakyat”. Kata “ditambah” di belakang kata DPR
sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tidak bisa lain
berarti bahwa kedua Utusan Daerah dan Utusan Golongan adalah
Dalam hal ini, dalam rangka melengkapi keanggotaan DPR saja. Dengan demikian,
184
UUD 1945 hanya anggota MPR dari kedua utusan dari daerah dan golongansebagai
menyebut: MPR pelengkap sehingga Majelis betul-betul sebagai penjelmaan seluruh
185
terdiri atas anggota- rakyat Indonesia (Vertreling. sorgan des Willensdes Staatsvolkes.
anggota DPR, Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, MPR merupakan suatu Majelis
Permusyawaratan yang mencerminkan kehendak rakyat karena
ditambah dengan seluruh lapisan dan golongan rakyat akan diwakili dalam badan
utusandari daerah tersebut, yang melaksanakan kedaulatan atas nama rakyat seluruh

dan golongan, Indonesia.
184 Harmaily Ibrahim.MPR Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Bakti, 1979.
hal. 17
185 Lihatlah penjelasan UUD 1945 pada Sistem Pemerintahan No. III.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 143
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018