Page 146 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

daerah yang lain pasti mempunyai kepentingan, mata pencaharian,
dan subkultur yang berbeda. Aceh dan Yogyakarta merupakan Daerah
Istimewa, tetapi mempunyai kekhususan masing-masing karena latar
belakang sejarah lahirnya DI Aceh dengan DI Yogyakarta berbeda. .
Mungkin Sumatera Utara memberikan perhatian kepada peningkatan
hasil produksi pertanian, sedangkan daerah-daerah Sulawesi dan Irian
Jaya mempunyai sarana perhubungan yang tidak lancar. kepentingan
pariwisata di Bali adalah juga berlainan dengan maksud pariwisata di
DKI Jakarta yang kini sedang digalakkan, demikian seterusnya terhadap
daerah-daerah lainnya. Karena kepentingan dan kebutuhan yang tidak
sama tersebut, perlu adanya utusan dari daerah-daerah yang oleh
penulis menyebutnya wakil daerah, bukan wakil rakyat (wakil rakyat
sudah ada pada DPR).
Berapa jumlah ideal yang mewakili daerah-daerah tersebut di
MPR? Tidak perlu banyak, mungkin seorang atau dua orang saja sudah
Kemudian cukup dari setiap daerah provinsi. Sebagai utusan yang mewakili

pembentuk daerah provinsi, jumlah wakil setiap daerah harus sama. Jika utusan
dari daerah provinsi A hanya dua orang, haruslah demikian halnya
UUD 1945
dari daerah provinsi B, demikian pula utusan dari daerah provinsi
berpendapat agar C, dan seterusnya. Bagaimana cara pengisian wakil daerah di MPR?

MPR merupakan UUD 1945 hanya menyerahkan kepada pembentuk undang-undang.

lembaga Dalam pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia Anggota Panitia, anggota panitia berkeinginan
penjelmaan rakyat
agar Dewan Perwakilan Rakyat langsung dipilih oleh rakyat, kecuali
sehingga selain anggota Hatta yang menyatakan utusan dari golongan (organis) tidak

wakil rakyat dan dapat dipilih langsung. Ini berarti baik anggota DPR maupun utusan

wakil daerah yang mewakili daerah-daerah harus dipilih langsung oleh rakyat.
Kemudian pembentuk UUD 1945 berpendapat agar MPR
merupakan lembaga penjelmaan rakyat sehingga selain wakil rakyat
dan wakil daerah, juga diikutkan wakil golongan fungsional di tubuh
MPR. Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan,
seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis, sehingga majelis
itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.
Dalam kenyataannya, golongan-golongan fungsional terdapat dalam
masyarakat, yang sudah tentu setiap golongan mempunyai kepentingan
masing-masing, yang nantinya harus tersalurkan di MPR. Golongan-
golongan fungsional selalu berkembang sesuai dengan zamannya, dan
jumlahnya berbeda satu dengan yang lain. Karena banyaknya jumlah
golongan fungsional dalam masyarakat, timbul persoalan: golongan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 141
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018