Page 144 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 144
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
mengangkat/menunjuk orang atau golongan yang ia percayai dalam
membawakan segala kehendaknya. Akan tetapi, karena setiap orang
mempunyai kepentingan yang berbeda, serta mempunyai kepercayaan
yang berlainan terhadap calon-calon wakilnya, perwakilan tersebut
harus ditentukan dengan pemilihan. Penunjukan dan pengangkatan
adalah sesuatu yang dirasa tidak mungkin karena rakyat akan menunjuk
banyak wakil rakyat. Oleh karena itu, ada dua syarat mutlak untuk
menentukan wakil rakyat, yaitu sebagai berikut.
a. datangnya wakil tersebut harus dari rakyat yang merupakan
kepercayaan rakyat sendiri, bukan ditentukan/didatangkan
pihak lain yang bukan diwakilinya. Kalau datangnya dari
pihak lain, rakyat akan terus mencurigai atau bahkan akan
memusuhi wakil tersebut;
b. kalau calon wakil lebih dari seorang, maka harus dipilih rakyat
banyak. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat itu
181
akan dapat membawakan suatu hati nurani rakyat secara
keseluruhan. Berarti walaupun calon anggota DPR ditentukan
partai/golongan politik sebagai perwakilan/penyaluran ide
(ologie) , seluruh rakyat hanya memilih yang ia percayai.
182
Oleh karena itu, seluruh rakyat yang sah menurut undang-
undang adalah setiap warga negara Indonesia sebagai subjek hukum
mempunyai hak pilih untuk dan/atau menjadi wakil rakyat yang duduk
dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, DPR menjadi wakil
rakyat secara keseluruhan, tetapi belum merupakan penjelmaan rakyat.
Penjelmaan rakyat berada pada MPR sebagai pelaksana kedaulatan.
Hal ini bertujuan agar MPR betul-betul merupakan ”The People’s
Congress”, dan sebagai penjelmaan rakyat atau satu-satunya lembaga
Wilayah negara
Tertinggi Negara.
hukun RI terdiri Anggota DPR yang merupakan wakil seluruh rakyat Indonesia
atas banyak pulau harus dilengkapi dengan utusan dari daerah-daerah (atau disebut
yang masing- utusan daerah) dan utusan dari golongan-golongan (disebut utusan
golongan). Wilayah negara hukun RI terdiri atas banyak pulau yang
masing mempunyai
masing-masing mempunyai daerah dan suku bangsa yang tentu
daerah dan suku memiliki berbagai kepentingan. Pasal 18 UUD 1945 membagi atas
bangsa yang tentu
181 Penulis tidak sependapat dengan Prof. Muh. Yamin yang menyatakan ‘2., DPR boleh juga disusun
memiliki berbagai dengan: pemilihan, pengangkatan. penunjukan, dan cam Iain, asal dengan UU.” (Lihat karangan
beliau dalam Pembahasan UUD RI, hal 513).
182 UU No. 3/1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya membatasi hanya 3 partai/golongan
kepentingan. politik yang tcrdiri dari PPP, PDI dan Golkar. Apakah rakyat secara keseluruhan telah dapat
menyalurkan ideologienya pada salah satu dari tiga kekuatan sosial politik tersebut? Ini tidak
mungkin, karena hams. dibuka kemungkinan bagi ideologie lain. Kecuali terhadap pqrtai/ormas
yang sedang terlarang! Baiknya UU No. 3/1975 sudah waktunya ditinjau, dan seharusnya hanya
memuat syarat-syarat umum pendirian partai/golongan politik saja!
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 139
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
