Page 149 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 149
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Jika MPR mau disebut sebagai penjelmaan rakyat seluruh
Indonesia, hal tersebut hanya tercapai bilamana wakil rakyat (DPR)
menjadi mayoritas mutlak dalam MPR, sedangkan wakil daerah (utusan
daerah-daerah) dan wakil golongan (utusan golongan fungsional)
sebagai pelengkap, sebab majelis harus menjadi wakil-wakil yang
dapat mencerminkan seluruh kehendak rakyat Indonesia. Jika tidak
demikian, rakyat dapat memanggil kembali melalui organisasi atau
partai-partai/golongan politik yang memilihnya.
3.3.4 Susunan DPR Dalam Praktek
Ketatanegaraan
Pada awal tulisan ini telah dijelaskan bahwa majelis yang pertama
dikenal adalah MPRS yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden
Nomor 2 Tahun 1959 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959. Kedua
ketentuan tersebut bersumber pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959,
yang antara lain menetapkan ”Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat
Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan akan
diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.” Dari
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 (lihat lampiran Penetapan
Presiden tersebut), dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Sebelum tersusun MPR, menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945;
dibentuk MPRS yang terdiri atas:
a. Anggota-anggota DPR (berdasarkan Penpres No. 1
Tahun 1959);
b. ditambah dengan:
Jika MPR mau b.1. utusan dari daerah-daerah, dan
disebut sebagai b.2. utusan dari golongan-golongan.
penjelmaan rakyat 2. Jumlah anggota MPRS ditetapkan oleh Presiden.
3. Yang dimaksud dengan utusan daerah dalam pasal 2 ayat (1)
seluruh Indonesia,
UUD 1945 ialah utusan daerah swatantra tingkat 1; dan utusan
hal tersebut hanya golongan ialah golongan karya. (pasal 2 Penpres
tercapai bilamana dan penjelasannya).
wakil rakyat (DPR) 4. Anggota-anggota tambahan MPRS (utusan daerah dan utusan
golongan) diangkat oleh Presiden.
menjadi mayoritas
5. Anggota tambahan MPRS harus mengangkat sumpah/janji
mutlak dalam MPR, menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS
yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, sebelum memangku
jabatannya.
dpr.go.id 144
