Page 139 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

(1) dan pasal 19 ayat (1) UUD 1945 telah terbentuk untuk kedua kalinyag
Karena yang pertama adalah UU No. 10 Tahun 1966.
Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1969 dinyatakan bahwa
Pemilihan Umum yang diatur dalam undang-undang ini adalah
juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini berarti
pula Undang-undang Pemilihan Umum tersebut adalah salah satu
dasar dalam proses pembentukan Dewan Perwakilan Rakyatyang
penyusunannya didasarkan pada undang-undang 1969. Dalam pasal
1 ayat (1) UU No. 16/1969 dinyatakan bahwa MPR terdiri atas Anggota
DPR ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik,
dan Golongan Karya. Dari sudut Hukum Tata Negara Indonesia,
ketiga Undang-Undang No. 10 Tahun 1966, No. 15 Tahun 1969 jo. No.
16 Tahun 1969 adalah undang-undang yang berfungsi melaksanakan
UUD 1945 dan Ketetapan MPR(S). UU N0. 16 Tahun 1969 tentang
susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, demikian juga UU No.
10/1966 tentang kedudukan MPRS dan DPR-GR, adalah pelaksanaan
dari pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) UUD 1945, karenanya dapat
disebut Undang-undang Organik. Sementara itu, UU No. 15 Tahun
177
1969 tentang Pemilihan Umum adalah pelaksanaan dari Ketetapan
MPRS No. XLII/MPRS/1968, yang sama halnya dengan UU No. 10
Tahun 1966 adalah sebagai pelaksanaan Tap PRS No.X/MPRS/1966.
Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 dan 2 Tahun 1970 untuk
menjalankan UU No. 15 dan 16 Tahun 1969 di atas, yang disusul dengan
beberapa Keputusan Presidcn. Kemudian dilaksanakanlah Pemilihan
Dalam sejarah Umum dengan pemungutan suara pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 1971.

ketatanegaraan Dari hasil pemilihan umum ini, dilantiklah DPR R1 tangga128 Oktober

MPR RI yang dilantik 1971 dan MPR RI tanggal 1 Oktober 1972. Dengan telah dilantiknya
Anggota DPR RI dan MPR RI hasil Pemilihan Umum, dengan sendirinya
tahun 1972 baru
bubar pulalah DPRGR dan MPRS berdasarkan pasal 3 UU No. 10 Tahun
dapat melaksanakan 1966. Dalam sejarah ketatanegaraan MPR RI yang dilantik tahun 1972

sidang umumnya baru dapat melaksanakan sidang umumnya bulan Maret 1973 dengan
178
bulan Maret menghasilkan sebelas ketetapan, termasuk di dalamnya merevisi
Ketetapan-ketetapan MPRS dari hasil Sidang-sidang MPRS Tahun
1973 dengan
1960, 1963, 1965, 1966, 1%? dan 1968, yang seluruhnya berjumlah 44
menghasilkan buah ketetapan. Menyadari masa jabatan MPR (demikian juga DPR)

sebelas ketetapan,

177 Moh. Kusnardi Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat, Jakarta:pusat
htn FHUI, 1976, hal. 19
178 Bandingkan dengan pasal 2 Tap MPRS No. XLII/MPRS/l968.

dpr.go.id 134