Page 134 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

dengan menghasilkan dua buah Ketetapan; Sidang Umum III di
Bandung tanggal 11 sampai dengan 16 April 1965, dengan menghasilkan
empat buah Ketetapan. Dengan demikian hasil sidang MPRS Orde
170
Lama sampai tahun 1965 berjumlah delapan buah yang kesemuanya
diputuskan di Bandung, bukan di Ibukota Negara Jakarta seperti yang
ditentukan oleh pasal 2 ayat (2) UUD 1945.
Sejak UUD 1945 dinyatakan kembali berlaku sampai dengan
meletusnya Gerakan tiga puluh September/Partai Komunis Indonesia
atau oleh Bung Karno menyebutnya Gestok, UUD tidak dapat
171
dilaksanakan secara murni dan konsekuen, atau bahkan benentangan
dengan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil Sidang Umum
MPRS Orde Lama sejak tahun 1960 hingga tahun 1965, yang putusan-
putusannya tidak sesuai atau bahkan menyimpang dengan UUD 1945.
Oleh karena itu, Orde Baru mempunyai tekad untuk melaksanakan
UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dengan menempuh jalan
yang cukup panjang serta berliku-liku. Perjuangan ini diawali dengan
lahirnya Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar
Revolusi Mandataris MPRS yang ditandatangani Soekarno pada tanggal
11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto/Menteri Panglima
Angkatan Darat, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap
perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan
jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin
keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi untuk keutuhan
Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan
Sejak UUD 1945 pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
172
dinyatakan kembali Karena Supersemar tersebut, dibubarkanlah Partai Komunis
Indonesia dan semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung
berlaku sampai di bawahnya, serta dinyatakah sebagai organisasi terlarang di seluruh

dengan meletusnya wilayah hukum Republik Indonesia. Karena kehidupan ketatanegaraan
Gerakan tiga selama masa Orde Lama telah jauh menyimpang dari jiwa UUD 1945,

puluh September/ dan harus segera diluruskan kembali, sehingga tuntutan demi tuntutan
dari mahasiswa dan pelajar serta Angkatan ’66 agar MPRS (Orde
Partai Komunis Batu) bersidang dalam rangka melaksanakan koreksi dalam segala

Indonesia atau aspek kehidupan untuk menciptakan suatu kehidupan berkonstitusi
oleh Bung Karno

menyebutnya 170 Budiman B. Sagala, Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut Uud 1945 (Suatu Kumpulan
Karangan), Clipping JCS, Jakarta, 1980, halaman 15.
171 Presiden Soekarno memang selalu mcmakai kata GESTOK. singkatan “Gerakan Satu Oktober”,
Gestok karena pembunuhan kepada Jenderal-jenderal dan ajudan dan pengawal-pengawal terjadj pada
l Oktober pagi~pagi sekali. Lihat Pelengkap Laporan Pertanggungjawaban Presiden Soekarno
kepada MPR (Pelanwaksara),
No. Ol/Pres/67 tanggal 19 Januari 1967.
172 Lihat Bagian III SUPERSEMAR

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 129
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018