Page 130 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 130
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
Sejak saat ini, di samping dasar idiil Pancasila,
Negara Kesatuan RI telah mempunyai landasan
hukum UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum.
Dengan demikian berlakulah “Pembukaan UUD
1945”, ”Batang Tubuh” serta ”Penjelasan UUD
1945” sebagai suatu kesatuan untuk menggantikan
Undang-Undang Dasar Sementara sebelum Dekrit
Presiden ini. Karena badan Konstituante telah
bubar, Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara, seperti halnya Majelis
Presiden Sukarno Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
waktu itu terus Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung akan segera
dibentuk untuk melaksanakan pemerintahan negara
menjabat sebagai
sesuai dengan UUD 1945 yang sifatnya sementara.”
Presiden Republik
Indonesia tidak 3.3.2 Setelah Dekrit Presiden
dipilih berdasarkan Walaupun sejak tanggal 5 Juli 1959 Negara Indonesia telah
pasal 6 UUD 1945 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden belum
dan tidak diangkat berarti semua Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi
Negara automatis terbentuk, tetapi masih vakum hingga beberapa
berdasarkan pasal
lama. Presiden Sukarno waktu itu terus menjabat sebagai Presiden
III Aturan Peralihan Republik Indonesia tidak dipilih berdasarkan pasal 6 UUD 1945 dan
UUD 1945. tidak diangkat berdasarkan pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.
Kepresidenan Soekarno diakui adalah karena belum bisa berlangsung
pemilihan Presiden yang definitif sehingga pasal I Aturan Peralihan
UUD 1945 memungkinkan Sukarno menjadi Presiden sampai terpilih
Presiden menurut sistem UUD 1945. Ditinjau dari sudut Hukum
167
Tata Negara Idonesia, keadaan untuk mencegah kekosongan Lembaga
Kepresidenan demikian adalah dimungkinkan.
Demikian pula halnya dengan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
lainnya di bidang yudikatif dan Dewan Perwakilan Rakyat masih tetap
berlangsung selama yang baru belum ditetapkan menurut UUD 1945.
Sementara itu, badan-badan lainnya, baik Dewan Perwakilan Rakyat
maupun Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan
masih mengalami kekosongan karena memang sebelumnya Dekrit
diumumkan juga belum ada dikenal. Dengan demikian, berdasarkan
167 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan ”segala badan Negara dan peraturan yang ada
masih Iangsung berlaku,”selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini.”
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 125
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
