Page 125 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 125
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota
Komisi Yudisial.
1. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1)
pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar
dan menerima penempatan duta besar lain
2. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
3. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon
hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh
Presiden
4. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya
diajukan ke Presiden. 160
Dewan Perwakilan Rakyat adalah badan konstitusional yang
tinggi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang mewakili
aspirasi rakyat sepenuhnya. Dari sudut praktik ketatanegaraan
Indonesia, DPR mempunyai usia yang tidak lagi muda. Sudah banyak
tambal sulam dan silih berganti dalam beberapa dekade, tetapi sampai
pada tahun 1960 DPR berupaya untuk menjalankan perannya. Sekitar
15 tahun setelah merdeka/Proklamasi 17 Agustus 1945, DPR belum
pernah secara murni mnjalankan amanat UUD 1945, baik yang bersifat
sementara maupun yang bersifat tetap, sebagaimana hal ini juga terjadi
pada MPR. Menurut H. Muhammad Yamin, ketidakterbentuknya DPR
maupun MPR pada masa-masa sejak berlakunya UUD tahun 1945
hingga tahun 1959 adalah “terhambat oleh perjuangan yang menggelora
di medan pertempuran”.
161
3.3.1 Sebelum Dekrit Presiden
Semasa UUD 1945 periode pertama yang berlaku sejak tanggal
Dewan 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949, saat berubahnya
Perwakilan Rakyat status Negara Kesatuan RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus
adalah badan 1945 menjadi Negara Serikat atau yang disebut Republik Indonesia
Serikat (RIS), Dewan Perwakilan Rakyat hanya dikenal dalam teori
konstitusional yang ketatanegaraan sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Sementara itu,
tinggi dalam negara dalam praktiknya, MPR tersebut belum terbentuk sebagai Lembaga
kesatuan Republik Kenegaraan RI. Karena Lembaga Tertinggi Negara MPR ini belum
terwujud sebagaimana dimaksudkan oleh UUD, segala tugas dan
Indonesia, yang wewenangnya masih dilaksanakan oleh Presiden atas bantuan badan
mewakili aspirasi Konstituante.
162
rakyat sepenuhnya.
160 Lihat pada penjelasan umum UUD 1945
161 Muhammad Yamin: Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; hal. I40.
162 Lihat pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam Penjelasan UUD 1945 pada Bab Sistem
Pcmerintahan antara lain dinyatakan juga: Presiden ialah penyelenggara pemerimaan negara
yang tertinggi di bawah Majelis.
dpr.go.id 120
