Page 122 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

3.2 Dasar dan Proses Pembentukan DPR
Dalam pelaksanaanya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah
diatur tugas dan wewenangnya dalam Undang-undang 1945, antaranya:
Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 22D
ayat (3), Pasal 22E ayat (2), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal
14 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2). Berikut sedikit penjabaran tugas
dan wewenang DPR menurut pasal-pasal tersebut. Terkait dengan
fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu menyusun
Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas
Rancangan Undang-Undang (RUU), dan menetapkan UU bersama
dengan Presiden.
Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan
wewenang, yaitu memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN,
memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan
RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh BPK.
Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan
wewenang, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Terkait dengan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, tugas dan
fungsi anggaran, wewenang DPR lainnya adalah menyerap, menghimpun, menampung,

DPR memiliki dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, termasuk memilih anggota BPK
tugas dan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Karena pembahasan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang
wewenang, yaitu DPR sangat luas, untuk lebih mempermudah pembahasan, pada bab
memberikan ini materi akan dijelaskan secara terperinci. Subbab I merupakan

persetujuan atas Pendahuluan yang berfungsi sebagai ruang lingkup penulisan yang
RUU tentang mencakup beberapa pemikiran dengan rumusan masalah pokok: ”
Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR menurut sistem UUD 1945.” Ada
APBN, beberapa alasan untuk memilih subjudul tersebut. Pertama, berkaitan
dengan penggunaan istilah yang lebih tepat untuk mencapai sasaran
tulisan ini; kedua, alasan yuridis-konstitusional mengenai tugas
dan wewenang dewan yang masih sering disalahartikan sehingga
mengakibatkan kesalahpahamanan dalam pelaksanaannya; dan ketiga,
adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik ketatanegaraan
Indonesia terutama dalam bidang tugas dan wewenang DPR yang
dalam sejarahnya pernah dibatasi/terbatas. Kemudian di bagian lain,
bab ini secara sederhana menguraikan garis besar per subbab secara
sistematis sebagai pembabakan penulisan, dan diikuti dengan metode
penulisan.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 117
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018