Page 126 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 126
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
Demikian pula halnya pada-masa Undang-Undang Dasar RIS
1949 yang berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17
Agustus 1950, yaitu ketika Negara ‘Kesatuan RI merupakan salah satu
Negara Bagian RIS, begitu juga dalam masa UUD Sementara 1950
yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, semua
Lembaga tersebut tidak mengenal lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Akan tetapi, lembaga semacam MPR dikenal konstituante yang
tugas dan wewenangnya hampir sama dengan Majelis dalam UUD
1945. Secara lebih jelas, lembaga konstituante ini dikenal sejak adanya
Konstitusi RIS dan UUDS 1950, sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga
tanggal 5 Juli 1950, saat berlakunya kembali UUD 1945. Pengaturan
mengenai konstituante tersebut dapat dilihat pada:
1. Pasal 186 sampai dengan 189 UUD-RIS 1949; atau
2. Pasal 134 sampai dengan 139 UUD Sementara 1950.
Kembali pada masalah pembentukan DPR, sebagaimana telah
disebutkan di atas bahwa pada periode 17 Agustus 1945 sampai dengan
17 Agustus 1959, pengaturannya ditemui pada UUD 1945 (untuk Negara
Komite Nasional Kesatuan RI) keseluruhannya sampai tanggal 27 Desember 1949, dan
pada UUD 1945 khusus untuk Negara Bagian: ”Negara Kesatuan RI”
yang dimaksudkan
dari RIS sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17
di atas ialah KNP Agustus 1950, yang dalam praktiknya tidak ada. Oleh karena itu, UUD
yang dilantik pada 1945 pada saat itu hanya bernilai semantik. Lembaga majelis ini
163
tanggal 29 Agustus belum dibentuk sehingga segala tugas dan wewenangnya dilaksanakan
sepenuhnya oleh Presiden bersama Komite Nasional Pusat. Hal yang
1945, lebih kurang
demikian ini memang dimungkinkan Undang-Undang Dasar 1945
11 hari setelah UUD berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan. Di sana disebutkan”Sebelum
1945 disahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Pertimbangan yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar,
segala kekuasaannya dijalankan sepenuhnya oleh Presiden dengan
bantuan Komite Nasional.
Komite Nasional yang dimaksudkan di atas ialah KNP yang
dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945, lebih kurang 11 hari setelah UUD
1945 disahkan, dengan jumlah anggota sekitar 150 orang, yang terdiri
atas 27 orang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, termasuk 6
orang yang ditambah atas tanggung jawab Presiden Sukarno sebagai
ketua panitia, dan ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin rakyat
dari segala golongan, aliran dan lapisan seperti pangreh praja, alim
163 Karl loe whensthein : “Reflection On The Value Of Consitution In Our Revolusioner Age; Dalam
Arnold J. Zurcher, hal. 213
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 121
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
