Page 121 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 121
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar
daripada Haluan Negara. Tetapi oleh karena
saudara-saudara adalah MPRS Dewan Perwakilan
RakyatSementara dan Tiap Anggota daripada Dewan
Perwakilan Rakyat maka bagian pertama daripada
tugas pasal 3 ini yaitu menetapkan Undang-Undang
Dasar, tidak saya minta kepada saudara-saudara
untuk ditetapkan. Saya memeprsilahkan Saudara-
saudara hanya menentukan Garis-garis Besar
daripada Haluan Negara saja, “
Demikianlah Risalah Rapat-Rapat Pleno MPRS RI pada halaman
18. Anjuran Presiden ini kemudian dipertegas oleh surat Menteri
Penghubung DPR/MPR Ds. Rumambi No. 25937/60 tertanggal 30
Nopember 1960 kepada Pd. Ketua MPRS untuk memutuskan Garis-
garis Besar Haluan Negara (disingkat GBHN) dalam ketetapannya
Nomor I/MPRS/1960 tentang “Menisfesto Politik Republik Indonesia
sebagai Garis-garis Besar Haluan daripada Negara”. GBHN tersebut
ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 November 1960. Selanjutnya,
159
pada tahun 1963, MPRS menyalahgunakan kewenangannya, yakni
mengangkat Dr. Ir. H. Soekarno (Bung Karno) untuk menjadi Presiden
Republik Indonesia seumur hidup (Tap MPRS No. III/MPRS/ 1963
yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Mei 1963). Kewenangan
MPR ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,
Sebelum MPR yang menentukan bahwa masa jabatan Presiden adalah lima tahun.
dan DPR Hasil Baru enam tahun kemudian, tepatnya tanggal 19 November 1966,
Pemilihan Umum dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1966 tentang “Kedudukan
terbentuk, maka MPRS dan DPR-GR menjelang Pemilihan Umum” antara lain dalam
Bab IV pasal 5 dinyatakan “Sebelum MPR dan DPR Hasil Pemilihan
MPRS dan DPRGR Umum terbentuk, maka MPRS dan DPRGR yang sekarang ada menurut
yang sekarang Undang-Undang ini berkedudukan dan berfungsi sebagai MPR dan
ada menurut DPR yang dimaksud dalam UUD 1945 (LN No. 38).
Undang-Undang ini
berkedudukan dan
berfungsi sebagai
MPR dan DPR
159 Lihat Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS, Peraturan Tujuh Jakarta, disusun Sekum MPRS,
hal. 209-210
dpr.go.id 116
