Page 116 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

DARI WAKIL RAKYAT MENJADI

B AB III PEMBANTU PRESIDEN

Membahas Wakil Rakyat yang

menjadi Pembantu Presiden
tentu tidak dapat dilepaskan dari

unsur kedudukan, tugas, dan

wewenang Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Hal tersebut
telah termaktub dalam Undang-

Undang Dasar 1945 maupun

peraturan-peraturan lain yang

terdapat dalam perundang-
undangan Republik Indonesia.

alam bab ini akan dibahas sejauh mana peran legislatif
dalam praktik sistem ketatanegaraan Indonesia,
apakah DPR dapat secara konsisten menjalankan
kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan
Dwewenang menurut sistem Undang-Undang Dasar
1945 dan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya. Sebelum
140
pembahasan lebih jauh, terlebih dahulu akan dikemukakan alasan
pemilihan kata atau istilah yang digunakan, seperti kedudukan, tugas,
dan wewenang, baik yang terdapat dalam sistem UUD 1945 maupun pada

140. Budiman B. Sagala, Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia ,Jakarta: Ghalia Indonesia,1981, hal.1

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 111
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018