Page 114 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Keputusan di DPR-GR sedapat mungkin diambil dengan kata
mufakat. Jika kata mufakat tidak tercapai, pendapat-pendapat yang
dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Presiden.
Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-
pendapat tersebut
Tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal cara pengambilan
keputusan dalam Tatib 1960-1964 dibandingkan Tatib 1960. Kedua
tata tertib ini mengupayakan mufakat, yang apabila tidak tercapai,
keputusan diserahkan kepada presiden. Akan tetapi, dalam Tatib DPR
Pasca Dekrit Presiden, cara pengambilan keputusan tetap memberi
peluang pada pemungutan suara terbanyak bila suara bulat tidak
tercapai. Tabel berikut ini memperlihatkan perbedaan tersebut.

Tabel 2.6.6
Cara Pengambilan Keputusan di DPRS/DPR/DPR-GR

Cara Pengambilan Keputusan

DPR-GR DPR-GR DPR Pasca Dekrit Presiden DPRS dan DPR Hasil Pemilu
1960-1964 1960

Diupayakan mufakat. Bila tidak Diupayakan mufakat. Bila tidak Diupayakan dengan suara bulat, Jika dalam UUD atau UU tidak
tercapai, diserahkan kepada tercapai, diserahkan kepada tanpa pemungutan suara. Bila tidak ditetapkan lain, maka segala
Presiden Presiden tercapai, dirundingkan di Panitia keputusan diambil dengan jumlah
Permusyawaratan. Bila tidak suara terbanyak mutlak dari suara
tercapai juga, dilakukan pemungutan yang dikeluarkan.
suara terbanyak secara lisan :
“setuju” atau “tidak setuju”

Usul-usul perubahan mengenai acara rapat-rapat yang sudah
ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR, baik berupa perubahan waktu dan
atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki agar pokok-
pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara, disampaikan
secara tertulis kepada Ketua DPR-GR. Pokok pembicaraan yang
akan diusulkan diminta untuk disediakan. Usul perubahan itu harus
ditandatangani oleh sekurang- kurangnya lima orang anggota atau
oleh Ketua Komisi dalam hal usul perubahan diajukan oleh sesuatu
Komisi. Usul perubahan itu harus diajukan selambat-lambatnya dua
hari sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
Pada hari mulai berlakunya acara rapat-rapat, dibicarakan
usul-usul perubahan acara yang masuk dalam waktu yang telah
ditentukan. Apabila ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu
yang ditentukan itu, acara rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh

dpr.go.id 108