Page 110 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 110

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                       DPR-GR juga dapat mengadakan persidangan luar biasa jika
                                                  dikehendaki oleh  (1) pemerintah; (2) pimpinan DPR-GR; atau  (3)
                                                  sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota DPR-GR. Setiap kali
                                                  diadakan persidangan luar biasa, Ketua memberitahukannya kepada
                                                  Pemerintah untuk dipertimbangkan. Setelah mendapat persetujuan
                                                  Presiden, Ketua DPR-GR segera mengundang anggota-anggota DPR-
                                                  GR untuk menghadiri persidangan luar biasa tersebut.
                                                       Persidangan luar biasa tidak terdapat dalam Tatib DPRS dan DPR
                                                  Hasil Pemilu. Dalam Tatib DPR-GR 1960 dan Tatib DPR Pasca-Dekrit
                                                  Presiden diatur, namun dengan beberapa perbedaan dibandingkan
                                                  Tatib DPR-GR 1960-1964. Utamanya, perbedaan terkait dengan kuasa
                                                  presiden atas parlemen, yaitu dalam Tatib DPR-GR 1960-1964 dan Tatib
                                                  DPR-GR 1960 dinyatakan bahwa setiap kali diadakan persidangan luar
                                                  biasa, Ketua DPR-GR harus memberitahukannya kepada Pemerintah
                                                  untuk memperoleh pertimbangan. Bila presiden memberikan
                                                  persetujuan, Ketua DPR-GR segera mengundang anggota-anggota
                                                  DPR-GR untuk menghadiri persidangan luar biasa tersebut.


                                                                             Tabel 2.6.5
                                                               Persidangan Luar Biasa di DPRS/DPR/DPR-GR

                  Persidangan Luar Biasa

                  DPR-GR 1960-1964                 DPR-GR 1960                     DPR Pasca Dekrit Presiden
                  Diadakan  jika dikehendaki oleh : (1) pemerintah; (2)   Diadakan jika dikehendaki oleh : (1) pemerintah; (2)   Diadakan jika dikehendaki oleh : (1) Presiden; (2)
                  pimpinan DPR-GR; atau (3) sekurang-kurangnya dua   Ketua, dengan persetujuan Panitia Musyawarah;   Ketua, dengan persetujuan Panitia Musyawarah;
                  puluh lima orang anggota DPR-GR.  atau (3) sekurang-kurangnya dua puluh lima orang   atau (3) sepersepuluh dari jumlah anggota DPR
                                                   anggota DPR-GR                  yang menentukan kuorum
                  Setiap kali diadakan persidangan luar biasa, Ketua   Setiap kali diadakan persidangan luar biasa, Ketua   Tidak diatur
                  memberitahukannya kepada Pemerintah untuk   memberitahukannya kepada Pemerintah untuk
                  dipertimbangkan.                 dipertimbangkan.
                  Ketua DPR-GR segera mengundang anggota-  Ketua DPR-GR segera mengundang anggota-  Ketua DPR-GR segera mengundang anggota-
                  anggota DPR-GR untuk menghadiri persidangan   anggota DPR-GR untuk menghadiri persidangan   anggota DPR-GR untuk menghadiri persidangan
                  luar biasa tersebut, setelah mendapat persetujuan   luar biasa tersebut, setelah mendapat persetujuan   luar biasa tersebut.
                  Presiden                         Presiden


                                                       Mengenai ketentuan umum tentang rapat-rapat, dalam Tatib
                                                  1960-1964, antara lain ditentukan waktunya dilakukan sejak pagi hari
                                                  antara pukul 09.00 sampai dengan 14.00 pada hari kerja biasa dan
                                                  pukul 08.30 sampai dengan 11.30 pada hari Jumat, serta malam hari
                                                  antara pukul 19.30 sampai dengan 23.30. Namun jika diperlukan waktu
                                                  lain, Pimpinan DPR-GR dapat saja menentukan waktunya. Jika jumlah
                                                  anggota yang diperlukan belum juga tercapai pada waktu yang telah




                                     dpr.go.id   104
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115