Page 105 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 105

D ARI DPR HA SIL  PEMIL U 1955
                                                                                                      KE DPR -GR



                                                  e. Komisi-Komisi
                                                       Terdapat 9 komisi dalam DPR-GR, sebagaimana diatur dalam
                                                  Tatib DPR-GR 1960-1964, yang disesuaikan dengan bidang kerja
                                                  pemerintah. Jumlah dan susunan anggota komisi-komisi tersebut
                                                  ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR, dengan memperhatikan keinginan
                                                  para anggota DPR-GR dan sedapat mungkin sama banyaknya. Semua
                                                  anggota DPR-GR, kecuali Ketua dan para Wakil Ketua, diwajibkan
                                                  menjadi Anggota Komisi. Permintaan untuk pindah ke lain Komisi
                                                  diputuskan oleh Pimpinan DPR-GR. Anggota satu Komisi tidak boleh
                                                  merangkap menjadi anggota Komisi lainnya, tetapi tetap boleh
                                                  menghadiri rapat Komisi lain sebagai peninjau.
                                                       Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil
                                                  Ketua, yang diangkat oleh Pimpinan DPR-GR melalui pertimbangan
                                                  Panitia Musyawarah.
                                                       Kewajiban Komisi-komisi adalah (1) melakukan pemeriksaan
                                                  terhadap RUU yang masuk Komisi masing-masing; (2) melaksanakan
                                                  tugas sesuai keputusan DPR-GR; (3) membantu menyelesaikan
                                                  berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan
                                                  undang-undang dan kebijaksanaannya, terutama mengenai Anggaran
                                                  Pendapatan dan Belanja, sesuai perihal yang masuk urusan Komisi
                                                  masing-masing; (4) mendengar suara rakyat sesuai urusan Komisi
                                                  masing-masing antara lain dengan memperhatikan surat-surat
                                                  yang disampaikan kepada DPR-GR dan menerima pihak-pihak
                                                  yang berkepentingan; (5) dengan persetujuan Pimpinan Dewan
                                                  Perwakilan Rakyat, mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah

                    Komisi dipimpin               untuk mendengarkan keterangan atau mengadakan pertukaran
                                                  pikiran tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah;
                        oleh seorang              (6) mengajukan kepada Pimpinan DPR-GR usul-usul mengenai RUU
                   Ketua dan empat                atau usul-usul lain; (7) mengusulkan kepada Pimpinan DPR-GR

                 orang Wakil Ketua,               hal-hal untuk dimasukkan dalam acara DPR-GR; (8) mengajukan

                       yang diangkat              pertanyaan tertulis kepada Pemerintah melalui Pimpinan DPR-GR
                      oleh Pimpinan               mengenai hal- hal yang termasuk urusan Komisi masing-masing; (9)
                                                  memberikan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPR-GR tentang
                    DPR-GR melalui                hasil pekerjaan Komisi masing- masing.

                       pertimbangan                    Komisi-komisi yang ditetapkan dalam Tatib DPR-GR 1960-1964

                                 Panitia          memiliki jumlah dan bidang yang sama dengan yang ditetapkan dalam
                        Musyawarah.               Tatib DPR-GR 1960. Perbedaannya hanya terletak pada pertukaran
                                                  bidang di Komisi G dan Komisi I. Di dalam Tatib DPR-GR 1960-1964,
                                                  Komisi G yang membidangi Luar Negeri dan Komisi I yang membidangi





                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   99
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110