Page 106 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Kesejahteraan Sosial, posisinya ditukar dari Komisi G bidang
Kesejahteraan Sosial dengan Komisi I bidang Luar Negeri dalam Tatib
DPR-GR 1960. Hal ini berbeda dengan Tatib DPR Pasca Dekrit Presiden
yang tidak disebutkan bidang-bidang komisi di dalamnya, tetapi hanya
dicantumkan kalimat bahwa jumlah komisi ditetapkan oleh DPR.
Namun, dalam Tatib DPR Pasca-Dekrit Presidenlah, istilah
“komisi” pertama kali muncul dalam peraturan tata tertib DPR. Di dalam
Tatib DPRS dan DPR Hasil Pemilu, tugas-tugas komisi dilaksanakan
oleh “seksi-seksi” dan “bagian-bagian”. Seksi dan Bagian ini lalu dihapus
dan diganti Komisi dalam Tatib DPR Pasca-Dekrit Presiden.
Garis Besar perbedaan komisi-komisi dalam Peraturan Tata
Tertib DPRS/DPR/DPR-GR adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6.3
Komisi-Komisi dalam Peraturan Tata Tertib DPRS/DPR/DPR-GR

Tatib DPR-GR Tatib DPR-GR Tatib DPR Pasca Tatib DPRS dan
1960-1964 1960 Dekrit Presiden DPR Hasil Pemilu
Penamaan : Penamaan : Penamaan : Penamaan :
Komisi Komisi Komisi Seksi dan Bagian
Penetapan Ketua Komisi : Penetapan Ketua Komisi : Penetapan Ketua Komisi : Penetapan Ketua Seksi dan Bagian :
Ketua dan empat orang wakil ketua Ketua dan seorang wakil ketua/lebih Ketua dan seorang wakil ketua/lebih Ketua dan seorang wakil ketua
diangkat oleh Pimpinan DPR-GR ditetapkan pada permulaan tahun ditetapkan pada permulaan tahun ditetapkan di rapat pertama dalam
melalui pertimbangan Panitia sidang komisi. Rapat komisi yang sidang komisi. Rapat komisi yang satu masa sidangtahun sidang
Musyawarah pertama ini dipimpin oleh ketua/ pertama ini dipimpin oleh ketua/ komisi. Rapat komisi yang pertama
wakil ketua lama atau anggota wakil ketua lama atau anggota ini dipimpin oleh ketua/wakil ketua
komisi yang tertua umurnya komisi yang tertua umurnya lama atau anggota komisi yang
tertua umurnya
Komisi : Komisi : Bidang kerja komisi tidak disebut. Seksi :
1) Komisi A : 1) Komisi A : Hanya dicantumkan bahwa jumlah 1) Perekonomian
Pemerintahan Agung Pemerintahan Agung komisi ditetapkan oleh DPR 2) Keuangan
2) Komisi B : 2) Komisi B : 3) Pertanian dan Agraria
Keuangan Keuangan 4) PU dan Perhubungan
3) Komisi C : 3) Komisi C : 5) Pendidikan, Kebudayaan,
Keamanan Nasional/ Kehakiman Keamanan Nasional/ Kehakiman Agama dan Kesehatan
4) Komisi D : 4) Komisi D : 6) Perburuhan, Urusan
Produksi Produksi Pegawai dan Sosial
5) Komisi E : 5) Komisi E : 7) Dalam Negeri dan
Distribusi Distribusi Penerangan
6) Komisi F : 6) Komisi F : 8) Kehakiman dan Keamanan
Pembangunan Pembangunan Dalam Negeri
7) Komisi G : 7) Komisi G : 9) Pertahanan
Luar Negeri Kesejahteraan Sosial 10) Luar Negeri
8) Komisi H : 8) Komisi H : Bagian -Bagian :
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bidang kerja bagian tidak disebut.
9) Komisi I : 9) Komisi I : Hanya dicantumkan bahwa seluruh
Kesejahteraan Sosial Luar Negeri anggota DPR dibagi menjadi 6
bagian sesuai yang ditentukan oleh
Panitia Permusyawaratan

dpr.go.id 100