Page 111 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

ditetapkan untuk pembukaan rapat,, Ketua tetap membuka pertemuan
dan meminta mengumumkan surat-surat masuk. Kemudian rapat
diundurkan oleh Ketua selambat-lambatnya satu jam. Jika ternyata
pada akhir waktu pengunduran belum juga tercapai kuorum, Ketua
bisa memulai rapat, tetapi tidak diperbolehkan mengambil suatu
keputusan. Pimpinan DPR-GR dapat menetapkan lebih lanjut bilamana
rapat akan diadakan lagi.
Dalam hal perundingan, pembicaraan mengenai suatu soal
dilakukan dalam dua babak kecuali apabila Pimpinan DPR-GR
menentukan lain. Dalam babak kedua dan babak selanjutnya jika
sekiranya ada, yang boleh berbicara hanya anggota-anggota yang
telah meminta berbicara dalam babak pertama. Pada permulaan
atau selama perundingan, Pimpinan DPR-GR dapat mengadakan
ketentuan mengenai lamanya pidato para anggota. Bilamana
pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, Ketua
bisa memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pidatonya dan
pembicara harus memenuhi permintaan tersebut.
Untuk kepentingan perundingan, Ketua dapat menetapkan
bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para
pembicara mencatat nama terlebih dahulu dalam waktu yang
ditetapkan oleh Ketua. Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan
atas nama pembicara oleh Ketua golongannya. Sesudah waktu yang
ditetapkan lewat, anggota yang belum mencatatkan namanya tidak
berhak untuk ikut berbicara mengenai hal yang dirapatkan, kecuali
jika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan yang dapat diterima.
Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan. Untuk
kepentingan perundingan, Ketua dapat mengadakan penyimpangan
Dalam hal dari urutan berbicara. Seorang anggota yang berhalangan pada waktu

perundingan, mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang anggota lain
sebagai pembicara. Jika tidak ada anggota lain yang menggantikan
pembicaraan anggota tersebut, gilirannya untuk berbicara dinyatakan hilang.

mengenai suatu soal Setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepada
dilakukan dalam dua anggota untuk meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya

babak kecuali apabila mengenai persoalan yang sedang dibicarakan oleh anggota. Selain itu,
anggota juga dapat mengajukan usul prosedur mengenai persoalan
Pimpinan DPR-GR yang sedang dibicarakan atau meminta penundaan perundingan,

menentukan lain. asalkan disokong oleh sekurang-kurangnya empat orang anggota yang
hadir, terkecuali bila usul itu diajukan oleh Ketua DPR-GR.
Interupsi yang dilakukan oleh anggota tidak boleh melebihi

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 105
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018