Page 109 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

dan kesimpulan pembicaraan dalam rapat komisi untuk kemudian
disampaikan kepada Pimpinan DPR-GR yang lalu merumuskannya
kembali sebelum disampaikan kepada anggota DPR-GR. Rumusan ini
dapat diumumkan dan pemeriksaan terhadap RUU dianggap selesai.
Namun, jika berdasarkan pembicaraan di dalam komisi dianggap perlu
untuk mengadakan perubahan kembali pada naskah RUU, Pemerintah
dapat menyampaikan nota perubahan atas RUU tersebut melalui
Sekretariat DPR-GR dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya.
Pemeriksaan oleh Panitia Khusus diadakan terhadap suatu
RUU yang menurut pendapat Pimpinan DPR-GR, setelah mendengar
pertimbangan Panitia Musyawarah, perlu diserahkan kepada suatu
panitia khusus yang sengaja dibentuk dengan tujuan memeriksa
RUU tersebut. Prosedur pemeriksaan RUU oleh Panitia Khusus tidak
berbeda dengan prosedur pemeriksaan RUU yang dilakukan oleh
Komisi.
Pemeriksaan oleh Rapat Gabungan Komisi bersifat tertutup dan
dipimpin oleh Ketua DPR-GR. Pembicaraan dalam Rapat Gabungan
Komisi ditulis dalam risalah rapat. Secara umum prosedur pemeriksaan
RUU oleh Rapat Gabungan Komisi juga sama dengan prosedur yang
dilakukan oleh Komisi.RUU yang telah diperiksa kemudian dibicarakan
dalam Rapat Pleno DPR-GR.
Penyusunan undang-undang di DPR-GR berdasarkan Tatib
DPR-GR 1960-1964, memiliki urutan yang sama dengan penyusunan
undang-undang berdasrkan Tatib DPR-GR 1960 dan Tatib DPR Pasca-
Dekrit Presiden.

Pemeriksaan oleh 2.6.3 Persidangan, Rapat Pleno dan

Rapat Gabungan Pengambilan Keputusan
Komisi bersifat Tahun sidang DPR-GR, berdasarkan Tatib 1960-1964, dimulai
pada tanggal 15 Agustus dan berakhir pada tanggal 14 Agustus tahun
tertutup dan dipimpin
berikutnya. Dalam satu tahun sidang, DPR-GR mengadakan setidaknya
oleh Ketua DPR-GR. dua kali persidangan, dengan Presiden memberikan Amanat Negara

Pembicaraan dalam di hadapan DPR-GR pada permulaan tahun sidang.
Rapat Gabungan Masa persidangan ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR. Masa
persidangan pertama terutama diperuntukkan untuk menyelesaikan
Komisi ditulis dalam
Rancangan Anggaran Belanja tahun dinas berikutnya dan masa
risalah rapat. persidangan terakhir diperuntukkan terutama untuk menyelesaikan

segala perubahan Anggaran Belanja.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 103
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018