Page 107 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

f. Sekretaris Jenderal dan para Sekretaris DPR-GR
Tatib DPR-GR 1960-1964 mengatur bahwa DPR-GR memiliki
seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Sekretaris yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Kewajiban Sekretaris Jenderal adalah (1) membantu Ketua dan
para Wakil Ketua dalam melakukan pekerjaannya, terutama dalam
hal memimpin dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat-rapat
DPR-GR, Panitia Musyawarah dan Panitia Rumah Tangga; (2) mengurus
segala sesuatu yang termasuk urusan rumah-tangga Dewan Perwakilan
Rakyat, seperti (a) menyusun rancangan Anggaran Belanja DPR-GR
setiap tahun; (b) memimpin administrasi Sekretariat DPR-GR dan
semua pegawai yang bekerja pada Sekretariat DPR-GR. Sementara
itu, kewajiban Sekretaris adalah (1) membantu Ketua dan para Wakil
Ketua terutama dalam hal memimpin dan melaksanakan keputusan-
keputusan rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat; (2) membantu
Komisi dan Panitia dalam DPR-GR; (3) memimpin berbagai pekerjaan
yang berkait dengan persiapan perundang-undangan; (4) membantu
tugas dan kewajiban Sekretaris Jenderal.
Dalam komisi-komisi dan panitia-panitia, Sekretaris Jenderal
dan Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan-pertimbangan
teknis. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, ia diwakili oleh
Sekretaris yang tertua dalam jabatannya. Jika Sekretaris tersebut
berhalangan juga, Sekretaris yang tertua dalam jabatannya di bawahnya
menggantikannya. Selama belum dilakukan pengangkatan Sekretaris
Jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak ada, jabatan Sekretaris
... Jenderal dilakukan oleh Sekretaris yang tertua dalam jabatannya
DPR-GR Pada dasarnya tidak ada perbedaan perihal Sekretaris Jenderal

memiliki seorang dan para Sekretaris DPR-GR dalam Tatib DPR-GR 1960-1964 dengan
yang ditetapkan dalam Tatib DPR-GR 1960 dan Tatib DPR Pasca-Dekrit
Sekretaris Presiden. Ketiganya juga diatur sebagai subbab dari Bab Badan-Badan

Jenderal dan Perlengkapan DPR.
beberapa orang Hal ini berbeda dengan Tatib DPRS dan DPR Hasil Pemilu yang

Sekretaris yang memasukkan subbab mengenai sekretariat jenderal ke dalam bab yang
sama dengan pengaturan mengenai pimpinan dewan. Peraturannya
diangkat dan pun lebih sedikit. Perbedaan-perbedaan lainnya mengenai keberadaan

diberhentikan Sekretaris Jenderal DPRS/DPR/DPR-GR dapat dilihat dalam tabel
oleh Presiden. berikut ini.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 101
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018