Page 102 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 102
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Perkecualian adalah mengenai Anggaran Belanja DPR, yaitu dalam Tatib
DPRS dan DPR Hasil Pemilu disebutkan bahwa Panitia Rumah Tangga
menyusun setiap tahun Anggaran Belanja DPR yang harus diserahkan
kepada Kementerian Keuangan. Sementara itu, di dalam Tatib DPR
Pasca-Dekrit Presiden dan Tatib DPR-GR 1960 disebutkan bahwa
Panitia Rumah Tangga memeriksa rancangan sementara Anggaran
Belanja DPR, yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal, dan setelah
disetujui oleh Panitia Rumah Tangga, diteruskan kepada DPR untuk
mendapat persetujuan.
c. Panitia Anggaran
Panitia Anggaran, menurut Tatib DPR-GR 1960-1964, terdiri
atas Ketua DPR-GR sebagai anggota merangkap Ketua dan sekurang-
kurangnya delapan orang anggota lain yang ditetapkan oleh Pimpinan
DPR-GR, dengan mempertimbangkan keinginan para anggota DPR-GR.
Panitia Anggaran yang bertugas selama masa jabatan DPR-GR,
berkewajiban (1) mengikuti penyusunan RUU Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN) sejak awal dan berkoordinasi dengan
Departemen Keuangan; (2) memberikan pendapat kepada DPR-GR
dapat dikatakan
mengenai Nota Keuangan dan RAPBN beserta perubahannya, yang
bahwa tidak ada diajukan oleh Pemerintah kepada DPR-GR; (3) memberikan pendapat
perbedaan isi mengenai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada
dan redaksional DPR-GR.
Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan isi
mengenai pasal-
dan redaksional mengenai pasal-pasal Panitia Anggaran antara Tatib
pasal Panitia DPR-GR 1960-1964 dengan Tatib DPR-GR 1960, kecuali pasal dalam
Anggaran antara Tatib DPR-GR 1960 yang menyebutkan bahwa keanggotaan Panitia
Tatib DPR-GR 1960- Anggaran terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang anggota,
yang atas usul Ketua, ditetapkan oleh DPR. Demikian pula dengan
1964 dengan Tatib
pasal-pasal dalam Tatib DPR Pasca Dekrit Presiden, yang pokok isi
DPR-GR 1960 dan jumlah keanggotaannya sama dengan Tatib DPR-GR 1960-1964
dan Tatib DPR-GR 1960, meskipun sedikit berbeda secara redaksional.
Akan tetapi, konteks ini berbeda dengan Tatib DPRS dan DPR
Hasil Pemilu. Tidak ada sama sekali pasal-pasal mengenai Panitia
Anggaran dalam peraturan tata tertib ini. Penyebabnya adalah Panitia
Anggaran keberadaannya memang baru dibentuk oleh DPR setelah
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jadi sebelumnya, tidak ada Panitia Anggaran
di DPR.
dpr.go.id 96
