Page 103 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 103
D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR
d. Panitia Khusus
Melalui pertimbangan Panitia Musyawarah, menurut Tatib DPR-
GR 1960-1964, Pimpinan DPR-GR dapat membentuk suatu panitia
khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu rancangan
undang-undang atau melakukan tugas lain dalam bidang perundangan.
Panitia Khusus terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang anggota,
termasuk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR,
dengan memperhatikan keinginan para anggota DPR-GR. Setiap
pembentukan panitia khusus harus disertai ketentuan tentang tugas
kewajibannya dan tentang lamanya waktu menyelesaikan tugas. Hasil
pekerjaan panitia khusus dilaporkan kepada Pimpinan DPR-GR, yang
kemudian akan merumuskan hasil pekerjaan panitia khusus sebelum
disampaikan kepada DPR-GR. Setelah tugasnya dianggap selesai,
Panitia khusus dibubarkan oleh Pimpinan DPR-GR.
Ketentuan mengenai Panitia Khusus di dalam Tatib DPR-
GR 1960-1964 ini memiliki redaksional yang hampir mirip dengan
ketentuan dalam Tatib DPR Pasca-Dekrit Presiden dan Tatib DPR-GR
1960. Pasal-pasal yang mengaturnya pun memiliki jumlah yang sama,
yaitu 6 pasal dalam 1 subbab. Jadi, secara prinsipil ketiganya memiliki
maksud isi yang sama. Namun, perbedaan terdapat dalam Tatib DPRS
dan DPR Hasil Pemilu, yang dalam peraturan tata tertibnya hanya
mengatur dalam 1 pasal. Jumlah keanggotaan juga berbeda. Tatib
DPR Pasca-Dekrit Presiden, Tatib DPR-GR 1960, dan Tatib DPR-GR
1960-1964 menyebut jumlah keanggotaan Panitia Khusus sekurang-
Ketentuan mengenai kurangnya lima orang anggota termasuk seorang Ketua, sedangkan
Panitia Khusus di Tatib DPRS dan DPR Hasil Pemilu menyebut bahwa keanggotaan
dalam Tatib DPR- Panitia Khusus sebanyak-banyaknya tujuh anggota termasuk Ketua,
GR 1960-1964 ini seorang Wakil Ketua, dan seorang Pelapor.
Perbedaan panitia-panitia dalam Badan Perlengkapan DPRS/
memiliki redaksional DPR/DPR-GR sebagaimana dikemukakan di atas, secara garis besar
yang hampir mirip dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
dengan ketentuan
dalam Tatib DPR
Pasca-Dekrit
Presiden dan Tatib
DPR-GR 1960.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 97
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
