Page 119 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

vested in a public agency to enable its officials to execute its function
152
atau sebagai…. “pertaining to the qualified jurisdiction of a court”.
153
Jadi, pengertian wewenang sudah mencakup hak dan kekuasaan
untuk memberi perintah untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar
sesuatu dilakukan dengan yang diinginkan. Akan tetapi, pengertian
wewenang yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 tidak seperti
itu karena di samping mempunyai wewenang DPR juga diharuskan
melakukan segala kewajiban- yang selanjutnya akan disebut tugas.
Sementara itu, masih ada yang menggunakan istilah “fungsi” sebagai
wewenang DPR. Fungsi sering dikaitkan dengan jabatan yang dilakukan;
atau merupakan pekerjaan yang dilakukan. Ini merupakan tujuan
tertentu dari kewajiban-kewajiban tertentu yang diartikan sebagai
suatu pekerjaan dalam suatu jabatan kerja. Fungsi ini merupakan suatu
kewajiban.
154
Fungsi dibedakan dengan hak dan kewajiban”. Hak dan kewajiban
cenderung mempunyai pengertian yang kaku dan mutlak. Hak
Fungsi dibedakan
merupakan bagian kekuasaan, yaitu kekuasaan yang benar untuk
dengan hak dan menuntut sesuatu; dan sekaligus sebagai kekuasaan untuk berbuat

kewajiban”. Hak sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan-

dan kewajiban aturan lainnya). Ada berbagai macam hak, seperti hak kebebasan sipil,
hak kemanusiaan atau hak asasi manusia, hak mutlak yang dimiliki
cenderung
oleh seseorang/badan yang dapat dipertahankannya terhadap siapa
mempunyai pun, dan seterusnya. Hak juga dapat berupa kewenangan. . Untuk
155
pengertian yang menghindarkan pengertian yang bermacam-macam ini, penulis lebih

kaku dan mutlak. cenderung menggunakan hak sebagai kewenagan atau “wewenang”.
Dalam konteks tersebut, hak memiliki lawan kata wajib atau kewajiban.
Kewajiban adalah suatu keharusan “to be obligated to” atau “Duty”
adalah a legal obligation.
Di lain pihak, “kekuasaan” selalu diartikan dengan kekuatan
dan sering dihadapkan dengan wewenang. Karena banyaknya istilah
tersebut, dalam tulisan ini, digunakan istilah “tugas dan wewenang”
bukan “wewenang dan tugas”. Karena secara yuridis pun, tugas dan
wewenang dipergunakan DPR dalam ketetapannya walaupun dalam
Undang-Undang Dasar tidak tegas.
Tugas “duty”, “function” dapat diartikan sebagai kewajiban, yaitu

152 Smith dan Zurcher, Dictionsry Of American Politic, 1873, New York:Publishers Booksellers, hal.39.
153 Wilbur W. White, Op, cit, p. 67
154 Oman Raliby, Kamus International,1956, Jakarta:CV Bulan Bintang hal, 209. Lihat juga Himpunan
Kamus Politik, dalam A.M. Adinda dan Usman Burhan, hal. 125.
155 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia; (tanpa tahun) Jakarta: Pusat dan
Pegembangan Bahasa Indoensia, Dept. P dan K,hal. 33.

dpr.go.id 114