Page 128 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

Sementara itu, tugas dan werenang lainnya yang seharusnya
dilakukan oleh MPR, sepenuhnya masih dilaksanakan Presiden dengan
bantuan Komite Nasional sebagaimana yang telah disebut dalam pasal
IV Aturan Peralihan UUD 1945. Tugas dan wewenang tersebut, antara
lain, sebagai berikut.
1. menetapkan Undang-Undang Dasar, menurut pasal 3 UUD
1945;
2. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945;
3. menghadapi acara sumpah Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden menurut pasal 9 UUD 1945;
4. mengubah Undang-Undang Dasar menurut pasal 37 UUD
1945;
5. melakukan kedaulatan rakyat menurut pasal 1 ayat (2) UUD
1945, dan sebagainya, kesemuanya harus dilakukan Presiden
yang dibantu KNP.
Keadaan ini berlangsung sampai dengan wakltu yang relatif
lama yakni:
i. hingga tanggal 27 Desember 1949 untuk seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
ii. tanggal 17 Agustus 1950 untuk Negara Bagian ”Negara
Republik Indonesia” dari RIS. Sementara itu, untuk negara-
negara bagian lainnya daripada RIS, kekuasaan membuat/
menetapkan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh badan
Konstituante bersama-sama pemerintah. Demikian pula
halnya pada periode ”Negara Republik Indonesia” di bawah
Dalam sejarah UUD Sementara 1950 masa tanggal 17 Agustus 1950 hingga
tanggal 5 Juli 1959, saat berlakunya kembali UUD 1945. Di
ketatanegaraan,
bidang Kedaulatan Rakyat pun, sepenuhnya dilaksanakan
konstituante hasil oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan

pemilihan umum Rakyat menurut pasal 1 ayat (2) UUD Sementara 1950, seperti
tanggal 15 Desember halnya pada masa RIS menurut pasal 1 ayat (2) UUD R18 1949.
Dalam sejarah ketatanegaraan, konstituante hasil pemilihan
1955 memulai
umum tanggal 15 Desember 1955 memulai sidangnya pada tanggal
sidangnya pada 10 November 1956 untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang

tanggal 10 November tetap menggantikan UUD Sementara 1950 yang sifatnya sementara.
164
1956 Konstituante ini telah berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dalam

164 Kesementaraan UUD Sementara 1959 ini ditentukan oleh pasal 134 Undang-Undang Dasar
tersebut.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 123
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018