Page 133 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pembentukan MPR(S) itu harus dikembalikan pada maksud
pasal 2 ayat (1) pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu sendiri. Seperti yang
dikemukakan, pasal 2 ayat (1) menyatakan MPR terdiri atas anggota-
anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan
golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Secara jelas dinyatakan bahwa pembentukannya harus dengan
undang-undang.
Undang-undang yang dimaksudkan UUD 1945 adalah undang
undang yang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR berdasarkan
pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 atau pasal 21 UUD I945.
Akan tetapi, jika pembentukan MPRS harus diselenggarakan dalam
tempo yang sesingkatnya seperti yang dimaksudkan alinea tcrakhir
dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, seharusnya rancangan
undang-undang (RUU) mengenai pembentukan MPRS tersebut
datangnya dari Pemerintah/Presiden dan segera diajukan kepada DPR,
sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan dapat disetujui oleh
DPR yang kemudian akan disahkan oleh Presiden menjadi undang-
undang. Dengan demikian, pembentukan MPRS yang harus sesuai
aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, telah dapat memenuhi
pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Hal ini berarti pula bahwa pembentukan
Pembentukan MPRS telah sesuai dengan UD 1945. Inilah konsekuensinya jika sepakat

MPR(S) itu harus harus kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden.
dikembalikan pada Kembali pada bentuk yuridis yang dipergunakan Presiden untuk
menyusun MPRS yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 sebagai
maksud pasal 2
”Peraturan Presiden sebelum adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan
ayat (1) pasal 1 ayat Dewan Perwakilan Rakyatdan in concreto dalam rangka pelaksanaan

(2) UUD 1945 Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan
169
itu sendiri. Perang tanggal 5 Juli 1959.” Selanjutnya, setelah perkembangan/
proses pembentukan MPRS itu, kemudian diumumkanlah Peraturan
Presiden 1959 No. 12 tentang MPRS untuk melaksanakan peraturan-
peraturan dalam Dekrit Presiden 1959, Penetapan Presiden 1959 No.2.
Atas dasar Keputusan Presiden RI No. 199 Tahun 1960, ditetapkanlah
keanggotaan MPRS sebanyak 616 orang pada tanggal 15 September
1960. MPRS ini untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Umum
di Bandung pada tanggal 10 November sampai dengan tanggal 3
Desember 1960, dengan menghasilkan dua buah ketetapan; Sidang
Umum 11 di Bandung mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Mei 1965

169 H. Muhammad Yamin, Op, cit, halaman 145.

dpr.go.id 128