Page 136 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

Lembaga-lembaga Tinggi Negara sesuai dengan UUD 1945
yang dituangkan dalam Tap MPRS No. X/MPRS/ 1966;
dengan demikian semua Lembaga Negara harus dibentuk
dengan undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Seperti
yang diketahui bahwa pasal-pasal UUD yang memerintahkan
pembentukan dan penyusunan Lembaga Tertinggi Negara
dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus menurut
undang-undang, ialah pasal 2 ayat (1) untuk penyusunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat; pasal 16 ayat (l) untuk
penyusunan Dewan Pertimbangan Agung; pasal 19 ayat (l)
untuk penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat; pasal 23 ayat
(5) untuk penyusunan Badan Pemeriksa Keuangan; dan pasal
24 ayat (1) untuk penyusunan Mahkamah Agung. Dalam
hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas inilah
sehingga Sidang Umum MPRS IV memberikan tugas kepada
Pemerintah bersama-sama dengan DPRGR untuk membuat
undangundang sebagai landasan hukum daripada setiap
Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi
Negara Republik Indonesia. Hal ini ditetapkan dalam pasal 4
Tap MPRS No. X/MPRS/1966.
5. Karena MPRS menyadari bahwa Lembaga Tertinggi Negara
itu bersifat sementara yang terbatas sampai MPR hasil

Mengakhiri segala pemilihan umum terbentuk, Majelis ini juga menetapkan
penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Ketetapannya No.
sistem Penetapan
XI/MPR/1966 (tentang Pemilihan Umum).
Presiden, Peraturan 6. Mengakhiri segala sistem Penetapan Presiden, Peraturan
Presiden, maupun Presiden, maupun undang-undang serta peraturan

undang-undang pemerintah pengganti undang-undang dalam rangka
pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Untuk ini MPRS
serta peraturan
mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XlX/MPRS/ 1966 tentang
pemerintah ”Peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar
pengganti undang- Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.” Dalam

undang dalam Ketetapan MPRS tersebut diputuskan, agar semua Penetapan
Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak
rangka pemurnian
Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali, dengan dua ketentuan
pelaksanaan UUD sebagai berikut:
1945. a. Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan
tujuannya sesuai dengan suara hati nurani rakyat dalam

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 131
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018