Page 132 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 132
V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942
dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali
kepada UUD 1945 undang-undang tentang susunan dan kedudukan
MPR belum ada, sedangkan dalam Dekrit Presiden itu disebutkan
bahwa dalam waktu singkat akan dibentuk MPRS. Yang menjadi
persoalan dalam hubungannya dengan pembentukan MPR(S) adalah
sejauh mana kekuatan hukum Penetapan Presiden dalam pembentukan
MPRS? Apakah Penetapah Presiden itu menyimpang dari UUD 1945?
Kalau diperhatikan konsideransi Penetapan Presiden tersebut,
dapat disimpulkan adanya dasar hukum Presiden, yakni (1) Dekrit
tanggal 5 Juli 1959, dan (2) Pasal 1V Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam
Dekrit Presiden dalam hubungannya dengan Penpres adalah:
a. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945;
b. Pembentukan MPRS.
Sementara itu, dalam pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945
disebutkan bahwa “Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut
Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh
Presiden dengan bantuan Komite Nasional.” Kemudian, sejak tanggal
16 Oktober 1945 dengan keluarnya Maklumat Nomor X, kekuasaan
Presiden menjadi sama dengan Komite Nasional terutama dalam bidang
legislatif, sebagaimana telah kemukakan di atas. Dengan demikian,
menurut penulis, Presiden dalam menggunakan kekuasaannya
menurut pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, hanya dapat. dilakukan
jika memenuhi minimal dua syarat hukum, yakni sebagai berikut.
1. Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk; dan
2. Masih adanya lembaga ”Komite Nasional”.
Akan tetapi, pada saat Dekrit Presiden, kedua syarat di atas sudah
tidak terpenuhi lagi karena DPR telah terbentuk pada saat itu, yaitu
DPR hasil pemilihan umum bulan September 1955. Walaupun DPR ini
Akan tetapi,
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 di bawah
pada saat Dekrit UUD Sementara 1950, yang saat Dekrit Presiden sudah tidak berlaku,
Presiden, kedua menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, terlihat jelas bahwa DPR
syarat di atas sudah tadi masih tetap berlangsung dan berlaku karena DPR yang baru belum
diadakan. Demikian pula halnya dengan Komite Nasional, bahwa pada
tidak terpenuhi lagi
saat Dekrit Presiden diumumkan sudah tidak ada lagi lembaga tersebut.
karena DPR telah Dengan demikian pertanyaan di atas, sejauh manakah kekuatan hukum
terbentuk pada Penetapan Presiden dalam pembentukan MPRS, dan apakah Penpres
saat itu itu menyimpang dari UUD 1945? Hal tersebut telah terjawab. Kalau
demikian halnya, jalan apakah sesungguhnya yang harus ditempuh
oleh Presiden dalam pembentukan MPRS?
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 127
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
