Page 137 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

rangka usaha pengamanan Revolusi, dituangkan dalam
undang-undang; sedangkan
b. Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak
sesuai dengan suara hati nurani rakyat, dinyatakan
tidak berlaku (dan harus dinyatakan dalam bentuk
undang-undang).
Demikian juga halnya terhadap undang-undang dan perturan
pemerintah pengganti undang-undang yang memuat materi
bertentangan dengan UUD 1945 harus ditinjau kembali. Pelaksanaan
peninjauan kembali terhadap Penetapan Presiden dan Peraturan
Presiden serta undang-undang dan Perpu di atas, MPRS menugaskan
Presiden bersama-sama DPRGR, yang kelembagaanya masih tetap
berlangsung hingga dibentuknya Lembaga Negara hasil pemilihan

Demikian juga umum. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, beberapa bulah
halnya terhadap kemudian, tepatnya tanggal 19 Nopember 1966 dicabutlah:
i. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 tentang ”Dewan
undang-undang Perwakilan Rakyat”; ”
dan perturan ii. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Majehs

pemerintah Permusyawaratan Rakyat”;
pengganti undang- iii. Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang
Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat”;
undang yang iv. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tentang ”Susunan
memuat materi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong”; .

bertentangan v. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1959 tentang ”Susunan
Dewan Perwakilan RakyatSementara”,
dengan UUD 1945
Materinya dituangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1966
harus ditinjau tentang ”Kedudukan MPRS dan DPRGR Menjelang Pemilihan Umum”.
kembali. Dalam sejarah ketatanegaraan, undang-undang ini menjadi satu-
satunya yang mengatur pembentukan dan penyusunan MPR(S) dan
DPR(GR) menurut pasal 2 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, antara
lain dalam UU No.10/1966 disebutkan bahwa MPR(S) dan DPR(GR)
yang telah dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden dan Peraturan
Presiden adalah masih tetap MPRS dan DPRGR yang menjalankan tugas
dan wewenang MPR sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR dan DPR
hasil Pemilihan Umum mulai menjalankan tugas dan wewenangnya.
175
Telah dikatakan bahwa semua Lembaga Tertinggi Negara dan
Lembaga-lémbaga Tinggi Negara yang ada pada waktu itu (sejak Dekrit
Presiden) masih bersifat sementara. Kesementaraan itu dapat dilihat

175 Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo pasal 3 UU No. 10 Tahun 1966.

dpr.go.id 132