Page 138 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

V OLK SR AAD PERIODE 1931 – 1942

pada UU No. 10 Tahun 1966 untuk MPR Sementara dan DPR-GR; dan
176
pasal 2 Tap MPRS No. XVIIl/MPRS/l966 untuk jabatan Presiden RI.
Mengingat serta menyadari akan hal inilah sehingga Sidang Umum IV
MPRS mengambil keputusan untuk membentuk Lembaga Tertinggi
Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Pemilihan
Umum, karena dengan demikianlah kehidupan demokrasi Indonesia
dapat berjalan secara wajar dalam rangka melaksanakan UUD 1945
secara murni dan konsekuen.
Berkaitan dengan isian lembaga-lembaga negara melalui
pemilihan umum, dikeluarkannya Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 yang
bertujuan memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi
hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan
mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan RI yang bérsumber
pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban
Ampera. Dalam ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 ini dinyatakan
bahwa yang melaksanakan Pemilihan Umum adalah pemerintah, yang
penyelenggaraannya paling lambat tanggal 5 Juli 1968. Akan tetapi,
karena undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum
ini tidak dapat diselesaikan oleh’ pemerintah bersama DPR-GR tepat
... karena undang- pada waktunya, pemilihan pun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
undang yang jadwal yang diberikan.

mengatur tentang Melihat keadaan ini, kemudian MPRS dalam Sidang Umumnya
yang ke-S Tahun 1968, menentukan agar Pemilihan Umum harus
Pemilihan Umum
diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya
ini tidak dapat pada tanggal 5 Juli 1971 yang dituangkan dalam Tap MPRS No. XLII/
diselesaikan MPRS/ 1968 dan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/

oleh’ pemerintah Mandataris MPRS. Lebih kurang setahun kemudian, Presiden bersama
DPR-GR menyusun undang-undang tentang pemilihan umum
bersama DPR-
anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, serta
GR tepat pada undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan
waktunya, DPRD, yang masing-masing dituangkan dalam bentuk undang-undang

pemilihan pun secara terpisah pada tanggal 17 Desember 1969. Undang-undang itu,
ialah UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum; dan UU No. 16
tidak dapat
Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
dilaksanakan sesuai Dengan demikian, undang-undang yang mengatur pembentukan dan
dengan jadwal penyusunan MPR dan DPR sebagaimana diharuskan oleh pasal 2 ayat

yang diberikan.
176 Lihat juga Pasal 1 Tap MPRS No. X/MPRS-1966 yang menyebut : “Sebelum MPR hasil pemilihan
umum terbentuk maka MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR yang dimaksud dalam
UUD 1945.,”

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 133
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018