Page 143 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR sebagai Lembaga
Negara mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi di dalam
negara. Kekuasaannya itu tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara
limitatif melainkan enunsiatif, artinya selain Majelis mempunyai tugas
dan wewenang menurut yang ditetapkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
Hal tersebut juga merupakan tugas dan wewenang yang bersumber
pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sehingga dalam penjelasan UUD 1945
MPRsebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 ayat (l) UUD
1945 menentukan MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dari
ketentuan di atas, penyusunan MPR harus memenuhi tiga unsur, yaitu
i. Dewan Perwakilan Rakyat;
ii. Utusan dari daerah-daerah; dan
MPR terdiri atas iii. Utusan dari golongan-golongan.

anggota-anggota Semua hal tersebut ditentukan menurut aturan undang-undang.
Undang-undang tersebut dibuat oleh Presiden bersama DPR. Dalam
DPR, ditambah kaitannya dengan masalah susunan MPR, dari ketiga macam unsur di

dengan utusan- atas, perlu dipertanyakan hal-hal berikut ini.
utusan dari 1. Apa yang dimaksudkan dengan DPR, Utusan dari daerah-

daerah-daerah daerah, dan utusan dari golongan-golongan?
dan golongan- 2. Berapa banyakkah jumlah keanggotaan masing-masing DPR,
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan? Karena
golongan, menurut dengan demikian akan diketahui bagaimana komposisi ketiga
aturan yang unsur tersebut dalam tubuh MPR.

ditetapkan dengan 3. Kemudian cara-cara yang bagaimanakah akan dilakukan
untuk mengisi keanggotaan MPR dari ketiga unsur di atas?
undang-undang. Pancasila maupun UUD 1945 jelas membedakan Badan

Perwakilan/Permusyawaratan Rakyat menjadi dua badan, yaitu
(1) Dewan Perwakilan Rakyat, dan (2) Majelis Permusyawaratan
Rakyat. ”Perwakilan”adalah berasal dari kata wakil ”deputy”
atau “representative” yang mewakili. Sementara itu, majelis
permusyawaratan” berasal dari kata ”musyawarat” atau musyawarah,
yang berarti berunding (“negotiation” ”deliberation” atau perundingan);
Penentuan wakil tersebut dapat dipilih, diangkat, atau ditunjuk oleh
rakyat. Dengan kondisi seperti ini, setiap orang akan memilih/
180

180 Bandingkan: Prof. Muh Yamin; Pembentukan UUD RI, hal 19 dan seterusnya.

dpr.go.id 138