Page 95 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

Pernyataan pendapat pertama berisi tentang dukungan penuh
DPR-GR terhadap pemutusan hubungan diplomatik Indonesia
dengan Belanda; desakan kepada pemerintah untuk menyita aset-
aset Belanda; dan menganjurkan kepada negara-negara Asia Afrika
untuk memberikan solidaritasnya bagi Indonesia dalam pengembalian
wilayah Irian Barat ke Indonesia. Sementara itu, pernyataan pendapat
kedua berisi tentang protes terhadap pemerintah Jepang yang
mengizinkan kapal induk Karel Doorman milik Belanda singgah ke
pelabuhan Yokohama dalam perjalanan menuju ke Irian Barat, sekaligus
menganjurkan kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas
dalam bidang diplomatik dan ekonomi terhadap Jepang. Diserukan
juga kepada parlemen Jepang agar mendesak pemerintahnya untuk
membatalkan izin kunjungan kapal tersebut. 137
Sampai pada waktu rapat pleno pertama DPR-GR yang
membahas tindak lanjut langsung dari pidato Presiden Soekarno
mengenai pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda ini,
kepemimpinan dalam Demokrasi Terpimpin memperlihatkan
Soekarno sebagai pemimipin yang sangat berkuasa. Pembubaran
ada saat itu, DPR yang dilanjutkan pembentukan DPR-GR serta dibubarkannya

demokrasi Liga Demokrasi sebagai “lembaga oposisi terakhir” dari para politisi
merupakan memperlihatkan berjalannya proses politik yang semuanya bermuara
pada Soekarno. Demokrasi Terpimpin telah menjadi titik balik dari
perwujudan
proses politik yang berjalan pada masa Demokrasi Parlementer.
kehendak presiden Pada saat itu, demokrasi merupakan perwujudan kehendak presiden

dalam rangka dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi
menempatkan yang paling berkuasa di Indonesia. Perwujudan demokrasi antara lain
memiliki karakteristik sebagai berikut.
dirinya sebagai
1. Mengaburnya sistem kepartaian. Partai-partai politik
satu-satunya memang masih memiliki otonomi dalam proses internalnya,

institusi yang walaupun dalam perjalanan selanjutnya dibatasi hanya 10
paling berkuasa di partai politik. Kehadiran partai-partai politik tidak lagi
untuk mempersiapkan diri dalam rangka kontestasi politik
Indonesia.
untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi lebih
merupakan elemen penopang dari tarik ulur antara Presiden
Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
2. Dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif
dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah. Sebab,
DPR-GR kemudian menjadi instrumen Politik Presiden

137 Hardiman, Op. Cit., hlm. 268

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 89
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018