Page 88 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja negara yang
ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang, apabila DPR tidak
menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, pemerintah
menjalankan anggaran tahun sebelumnya (pasal 23 ayat 1). DPR juga
harus mendapat pemberitahuan mengenai hasil pemeriksaan terhadap
tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (pasal 23 ayat 5). Dalam bab khusus tentang DPR,
disebutkan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang
(pasal 19 ayat 1) dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
(pasal 19 ayat 2). Setiap undang-undang juga menghendaki persetujuan
DPR (pasal 20 ayat 1). Jika suatu rancangan undang-undang tidak
mendapat persetujuan DPR, rancangan tersebut tidak boleh dimajukan
lagi dalam persidangan DPR masa itu (pasal 20 ayat 2). Anggota-anggota
DPR juga berhak memajukan rancangan undang-undang (pasal 21
ayat 1). Jika rancangan itu disetujui oleh DPR, tetapi tidak disahkan
oleh Presiden, rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu (pasal 21 ayat 2). Dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah itu
Jika suatu
harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya
rancangan (pasal 22 ayat 1 dan 2). Jika tidak mendapat persetujuan, peraturan

undang-undang pemerintah itu harus dicabut (pasal 22 ayat 3).

tidak mendapat Namun, hal-hal yang termaktub dalam UUD 1945 tentang DPR
tersebut menjadi tidak sesuai dengan kenyataan ketika setelah Dekrit
persetujuan
Presiden 1959 kekuasaan Presiden Soekarno telah menjadi sangat
DPR, rancangan dominan. Penetapan Presiden nomor 4 Tahun 1960 tentang Susunan

tersebut tidak boleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong misalnya, mencerminkan

dimajukan lagi bagaimana perangkat hukum ketatanegaraan menjadi asas legalitas
keinginan presiden. Dalam penjelasannya, Pen-Pres tersebut
dalam persidangan
menyebutkan:
DPR masa itu

“Sekarang tiba saatnya untuk melakukan
pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seperti
yang dijanjikan oleh Penetapan Presiden No. 3 tahun
1960 bab Kedua.
Dengan memperhatikan akan susunan Dewan
Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang No. 7 tahun 1953, maka susunan

dpr.go.id 82