Page 484 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

pendapat dan saran dari DPR sebagaimana diamanatkan oleh UUD
1945. Sebaliknya, pemerintah lebih cenderung menganggap kritik-
kritik DPR dinilai sebagai penentangan terhadap pemerintah. Hal
tersebut jelas merugikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut
Saiful Sulun, masyarakatpun seringkali tidak menempatkan DPR secara
proporsional. Banyak yang melontarkan penilaian negative terhadap
DPR karena dianggap tidak berbuat seperti yang mereka kehendaki
padahal apa yang mereka tuntut itu diluar kewenangan DPR. 325
Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, faktor yang
juga menyebabkan DPR RI belum optial adalah adanya ancaman recall
yang dilakukan oleh fraksi di DPR menjadi salah satu penyebab para
anggota DPR sangat hari-hati dalam menyampaikan gagasannya.
Tercatat sepanjang periode 1987-1992 terjadi pergantian anggota DPR
RI karena ditarik oleh partainya maupun karena anggota meninggal
dunia, dengan rincian sebagai berikut:

6. 3. 2. 1 Tabel PergantianAnggota DPR RI Periode 1987-1992

Jumlah pergantian anggota Jumlah pergantian anggota
No Fraksi /Organisasi
karena recall karena meninggal
1 Fraksi ABRI 37 6
2 Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) 11 20
3 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 11 4
4 Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) 0 4
Total 59 34

Sumber: Data diolah dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat 1987-1992
Sebanyak 59 orang anggota DPR-RI ditarik dari kedudukannya
di DPR oleh partai pengusungnya. Berlakunya aturan recall tersebut
bagaimanapun juga telah berkontribusi dalam membatasi sikap
kritis anggota DPR sehingga muncul persepsi bahwa anggota DPR
Mekanisme recall RI kinerjanya tidak optimal dan terkesan hanya satu suara, yaitu

menjadi sangat mengikuti suara pemerintah. Mekanisme recall menjadi sangat
efektif dalam efektif dalam menghukum anggota partai yang tidak sejalan dengan
menghukum kebijakan pemerintah. Bahkan PDI yang bukan partai pemerintah juga
menerapkan sistem recall terhadap anggotanya yang terlalu tajam
anggota partai dalam mengkritik pemerintah. Proses recalling yang diterapkan pada
yang tidak sejalan masa ini bukan sebagai mekanisme kontrol partai atas tingkah laku
dengan kebijakan wakil-wakilnya di DPR, namun sebaliknya lebih bernuansa politis dan
pemerintah. berdampak pada tumpulnya sikap kritis dalam DPR RI. 326

325 “ Saiful Sulun: Cendekiawan jangan Terlalu Sudutkan DPR”, Kompas, 8 Agustus 1991, hlm 1
326 Efriza dan Rozi, S., Parlemen Indonesia: Geliat Volksraad Hingga DPD. Bandung: Alfabeta, 2010,
hlm 51-52

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 483
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 483 25/11/2019 01:40:10