Page 487 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 487
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
masyarakat kepada DPR sebetulnya bersifat double attack (serangan
ganda), yaitu ditujukan kepada eksekutif dan legislative sekaligus,
karena keberadaan DPR selama itu masih didominasi oleh eksekutif.
Lebih lanjut Soetandyo berpendapat bahwa aktivitas maupun produk
DPR sudah maksimal. Jika masih ada beberapa hak DPR yang tidak
sempat dilaksanakan, bukan berarti DPR tidak bisa melaksanakannya,
tetapi sistem politik yang ada belum memungkinkan untuk itu.
331
Pengamat masalah Menurut Dr. M. Din Syamsudin, pengajar IAIN Jakarta, untuk
politik CSIS, Harry menjaring kader-kader terbaik, dalam sistem rekrutmen keanggotaan,
Tjan Silalahi, harus berorientasi kualitatif dan harus mampu menghilangkan unsur
berpendapat yang sampai saat ini masih terlihat dalam partai politik. Sejalan dengan
bahwa Ketua dan itu, menurut Soemantri, perlu adanya suatu sistem yang memungkinkan
Wakil Ketua DPR, di rakyat mengenal dan mengetahui kualitas wakilnya yang duduk di DPR.
infrastruktur masih Pertimbangan itu muncul berdasarkan fakta bahwa tidak sedikit nama
dianggap sebagai anggota DPR yang tidak dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihannya
sendiri. Masalah ini muncul, karena anggota DPR tidak dipilih secara
kepala djawatan. langsung tapi ditentukan oleh pimpinan organ sospolnya. Sehingga bisa
terjadi ada anggota DPR yang berdomisili di Jakarta, tapi ia mewakili
daerah tertentu yang tempatnya jauh dari Jakarta.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyampaikan dan
mewujudkan aspirasi masyarakat, menurut Pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Islam (PB HMI), menilai peran DPR itu belum optimal. Hal
ini dikarenakan sistem politik yang ada memberi peluang terhadap
dominannya peran pemerintah, serta masih rendahnya kualitas lembaga
perwakilan rakyat tersebut. Salah satu akibat belum optimalnya peran
DPR itu adalah timbulnya Golput dalam Pemilihan Umum. Mereka yang
tidak menggunakan hak pilihnya, menurut Ketua Umum PB HMI, Drs.
Ferry Mursyidan Bardan, karena memang melihat tidak ada satu pun
organisasi peserta pemilu itu yang dapat mewakili aspirasinya. Untuk
332
mengatasi permasalahan tersebut, PB HMI mengusulkan agar menata
kembali sistem politik yang ada yakni memisahkan struktur DPR dan
DPRD dari campur tangan pemerintah. Selain itu, harus dilakukan
upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas anggota dewan yaitu
melalui sistem rekrutmen. Pemilihan wakil rakyat harus didasarkan pada
kriteria yang rasional, obyektif dan selektif. 333
Pengamat masalah politik CSIS, Harry Tjan Silalahi, berpendapat
331 Ibid
332 “PB HMI: Belum Optimalnya DPR, Dorong Munculnya Golput”,. Kompas, tanggal 29 Desember
1990
333 Ibid
dpr.go.id 486
Bab VI CETAK.indd 486 25/11/2019 01:40:10
