Page 491 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Keluhan lainnya yang diterima oleh DPR RI datang dari Kepala
Keluarga yang pernah tinggal di RW 03, Simpruk, Jakarta Selatan. Pada
tanggal 9 Mei 1990, sebanyak 30 Kepala Keluarga yang pernah tinggal di
RW 03, Simpruk, Jakarta Selatan, mengadu ke Fraksi Karya Pembangunan
di DPR RI. Kepada Wakil Ketua F-KP, Oka Mahendra, mereka melaporkan
kasus tempat tinggal mereka yang disengketakan tanpa ada komunikasi
dengan warga. Dampak dari sengketa itu adalah terusirnya warga dari
tanah yang ditempatinya sejak tahun 1950. Mereka sebelumnya telah
mengadu ke Wali Kota Jakarta Selatan dan DPRD DKI Jakarta, namun
jawaban yang diterima tidak memuaskan. Menanggapi keluhan warga
Simpruk, Oka Mahendra berjanji akan mempelajari masalah itu lebih
Fungsi Anggaran mendalam, dan mempertanyakannya kepada pihak terkait. 345

telah pula Tidak hanya dari masyarakat, keluhan yang diterima DPR
dilaksanakan pun berasal dari kalangan mahasiswa. Pada tanggal 8 Oktober
oleh DPR dalam 1989, Undang-Undang anti-subversi Pemerintah Orde Baru telah
menyusun dan mengantarkan sekitar 25 orang mahasiswa dari Yogyakarta yang
mengevaluasi tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Yogya (FKMY)
anggaran dan lima orang mahasiswa dari Bandung berangkat ke DPR RI.
Pendapatan dan Para mahasiswa ini mengadu secara terpisah ke fraksi-fraksi di
Belanja Negara. DPR. FKMY yang anggotanya tersebar di 10 perguruan tinggi di
Yogyakarta mempertanyakan peristiwa “8 September” di Yogyakarta
yang menyebabkan beberapa rekannya terluka., bahkan sampai ada
yang dirawat di rumah sakit. FKMY mengharapkan anggota DPR
jangan hanya menerima laporan dari pejabat pemerintah, namun
juga perlu mendengar langsung dari rakyat. Keluhan lainnya yang
disampaikan kepada para anggota Dewan terkait dengan peristiwa
penangkapan tujuh mahasiswa ITB yang melakukan aksi terhadap
kedatangan Menteri Dalam Negeri, Rudini, pada pembukaan
penataran mahasiswa baru, tanggal 5 Agustus 1989. DPR diharapkan
dapat membantu memecahkan permasalahan penangkapan
mahasiswa tersebut. Mereka juga mengharapkan kampus jangan
dijadikan ajang untuk mencari pengaruh dukungan. Delegasi
mahasiswa itu berturut-turut diterima oleh Drs. Thaheransyah
Karim dan Dja’far Siddiq (F-PP), Soetardjo Soerjogoeritno, dan
Boedi Hardjono (F-PDI), serta BP Messakh, dan Novyan Kampan
(F-KP). Atas aspirasi mahasiswa itu, F-KP menyatakan sepakat
dengan asumsi tidak menolak siapapun yang masuk kampus. 346

345 “ Kasus Tanah Warga Simpruk Dibawa ke DPR”, Kompas, 9 Mei 1990, hlm 7
346 “ Mahasiswa Mengadu ke DPR.”, Kompas, 11 Oktober 1989, hlm 3

dpr.go.id 490

Bab VI CETAK.indd 490 25/11/2019 01:40:10