Page 494 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemerataan. Maka, gagasan dari kubu pertama tidak dipakai.
Kalaupun dipakai hanyalah sebagai ‘pelengkap penderita’ saja.
Gagasan kedua dipakai karena para lulusan ‘Berkeley’ itu dipercaya
penuh oleh Presiden Soeharto untuk mengobati luka-luka masa
Orde Lama. Apalagi menurut Assar Lindbeck dalam bukunya ‘Kritik
348
atas Ekonomi Kiri Baru’ terbitan LP3ES (1988), saat mereka kuliah di
Berkeley yang trendy adalah kecenderungan pemikiran perkembangan
ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, yang dikritik dengan
keras oleh aliran ‘Kiri Baru’. Yang dipakai oleh pemerintah Orba
pada awalnya adalah gagasan dari kubu kedua. Alasannya, menurut
Nurcholish Madjid dalam ‘Politik Pembangunan’, “Kalau kita hendak
membagi-bagikan kue pembangunan harus kita buat dulu kuenya.”
Pemerintah Orba beralasan bahwa ekonomi negara sangat morat-
marit. Inflasi mencapai 600%, utang negara sangat bertumpuk. Untuk
itu, perlu secepatnya diadakan stabilisasi ekonomi dengan tiang
penyangga utamanya berupa stabilitas politik.
Maka setiap potensi konflik diredam sedemikian rupa secara
terus-menerus agar kekuatan laten yang disebut pemerintah Orba
sebagai ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tak muncul. Terhadap
ekstrem kiri, yang dilakukan Orba berupa: pembubaran PKI beserta
ormas-ormasnya sekaligus pernyataan sebagai organisasi terlarang.
Pelarangan terhadap ajaran Marxisme-Leninisme ini berlaku di seluruh
wilayah RI.
Terhadap golongan Islam, tindakannya malah lebih banyak lagi.
Secara jelas Yudi Latif dalam buku ‘Mencari Islam’ membeberkan
349
langkah-langkah yang merugikan umat Islam, yaitu: 1. Penolakan
rehabilitasi Masyumi; 2. Dikeluarkannya peraturan Mendagri No
12/1969 dan PP No 6/1970 tentang monoloyalitas pegawai negeri
Terhadap ekstrem yang mengakibatkan ‘marginalisasi’ pegawai negeri dari partai Islam;

kiri, yang dilakukan 3. Pemaksaan fusi (parpol) dengan UU No 3/1973; 4. Terbitnya UU
Orba berupa: Perkkkawinan 1974 yang merupakan de-Islamisasi kaidah-kaidah

pembubaran PKI kemasyarakatan karena banyak bertentangan dengan hukum-hukum
perkawinan Islam; 5. Terbentuknya MUI sebagai perwakilan tunggal
beserta ormas- umat Islam pada 1975 yang lebih sering merupakan alat legitimasi

ormasnya sekaligus pemerintah; 6. Disahkannya aliran kepercayaan dan Pedoman
pernyataan sebagai Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) melalui Tap MPR No II/1978

organisasi terlarang. yang merupakan usaha pemerintah untuk memperlemah potensi
alternatif umat Islam.

348 Assar Lindbeck, Kritik atas Ekonomi Kiri Baru, Jakarta, LP3ES, 1988
349 Yudi Latif, Mencari Islam, Bandung, Mizan, 1990

dpr.go.id 494

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 494 11/22/19 6:06 AM