Page 496 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tersebut adalah organisasi baru yang menampung kaum intelektual dan
politisi Orde Baru yang modernis dan berpikiran reformis. Melalui
352
Karya Pembangunan, kemudian Ali Moertopo membuka ruang bagi
kaum intelektual dan politisi non partai seperti Moerdopo, Lim Bian
Kie, Lim Bian Koen, Cosmas Batubara, David Napitupulu, dan lain-lain
untuk bertugas memimpin dan mengawal fraksi Karya Pembangunan
di DPR ke arah yang mendukung program pembangunan Orde Baru.
Penguatan hegemoni Golkar tak berhenti sampai pada langkah
restrukturisasi dan reorganisasi Sekber Golkar saja. Pada tanggal 11
Februari 1970 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri
No.12/1969 dan PP No.6 Tahun 1970, tentang larangan pegawai negeri
menjadi anggota parpol, serta hanya boleh memberikan dukungannya
kepada Golkar. Jika ingin terlibat dalam Golkar atau parpol, pegawai
negeri harus mendapat izin khusus dari pemimpinnya. Golkar sendiri
pun kemudian banyak membangun organisasi melalui jaringan
korporasi untuk menggalang massa, seperti KORPRI untuk pegawai
negeri. 353 Pemerintahan ideal dalam kacamata Orde Baru adalah
pemerintahan yang kuat dan berusaha tampil dominan dal am usaha-
usaha pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya dominasi
354
pemerintah dirasakan terlalu kuat, dalam hal ini misalnya seperti
“monoloyalitas” yang berusaha dikembangkan terhadap pegawai
negeri dan aparat birokrasi untuk senantiasa mendukung kebijakan
yang diambil pemerintah.
Menurut David Reeve, pemikiran harus adanya partai tunggal ini
berawal dari pemikiran Soepomo tentang perlunya Negara Integralistik
di mana titik tekannya adalah Harmoni. Sebuah Falsafah yang berasal
dari kebudayaan Jawa. 355

Terhadap ekstrem Adnan Buyung Nasuition juga melihat, sebagai legitimasinya,
kiri, yang dilakukan kekuasaan pada masa Orde Baru sengaja menafsirkan UUD 1945
dengan memakai pandangan-pandangan Soepomo. Adapun pandangan
Orba berupa: Soepomo, yang merupakan salah satu otak penyusunan UUD 1945,
pembubaran PKI adalah integralistis, kelika kekuasaan terpusat di tangan presiden.

beserta ormas- Menurut Buyung, Soepomo pun dalam rapat-rapat persiapan
ormasnya sekaligus kemerdekaan dan penyusunan konstitusi sudah didebat oleh Moh.
Hatta dan M Yamin. Memang, setelah itu, Soepomo tak pernah lagi
pernyataan sebagai berbicara tentang ide integralistik yang ia petik dari Hegel dan Mueller
organisasi terlarang.
352 Priyo Budi Utomo, 1997, hlm. 97-98
353 Julian M. Boileau, 1983, hlm. 71
354 Harry Tjan Silalahi, 1990, hlm. 12
355 David Reeve, Golkar Sejarah Yang Hilang: AKar, Pemikiran, dan Dinamika, Depok: Komunitas
Bambu, 2013

dpr.go.id 496

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 496 11/22/19 6:06 AM