Page 499 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/ Organisasi yang
bersangkutan maupun atas prakarsa Pejabat tersebut.
Pasal 7 ayat (3): Pemberitahuan dan pengangkatan antar waktu
anggota diresmikan dengan Keputusan Presiden.
Padahal seharusnya untuk meningkatkan kualitas DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat harus dimulai dari peningkatan kualitas
rekrutmen. Recall hanya membuat anggota DPR tidak dapat secara
maksimal menampilkan dirinya sebagai wakil rakyat. “Karena sering
tanpa alasan yang jelas, seorang anggota DPR dapat di-recall oleh
partainya hanya karena dia terlalu vokal dan ‘lurus’ memperjuangkan
aspirasi rakyat yang diwakilinya.
359
Suara lantang ini terjadi pada 1995. Dua anggota DPR, yakni
Bambang Warih Koesoema dari Golongan Karya dan Sri Bintang
Pamungkas dari PPP, harus hengkang dari gedung Senayan karena
dinilai membangkang dan tidak loyal kepada keputusan partai mereka
masing-masing. Bambang vokal dalam mengungkap kasus kredit
bermasalah seorang konglomerat besar saat itu, sementara Sri Bintang
hengkang dari gedung Senayan karena aksi politiknya yang ”melawan”
kekuasaan kala itu, seperti mewacanakan perlunya calon presiden
lebih dari satu orang dan reorientasi penerapan dwifungsi ABRI.

7.2. Pemilu DPR 1992

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada
Sistem Pemilu tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992
yang digunakan masih sama dengan sistim yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu

pada tahun 1992 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel
masih sama daftar. Dalam Pemilu 1992, tampak telah terjadi pergeseran dalam
pertimbangan massa pemilih, yakni dari pertimbangan ikatan tradisi
dengan sistim kultural atau primordial kepada pertimbangan sosio-ekonomis.. Bukan
yang digunakan itu saja, perilaku aparat birokrasi, khususnya yang dinilai merugikan

dalam Pemilu masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan dalam memberikan
1987, yaitu suara. 360 Dirjen Sospol Depdagri Hari Sugiman mengatakan,
penyelenggaraan pemilihan umum 1992 akan membuktikan
menganut sistem pelaksanaan pesat demokrasi yang akan datang akan lebih baik
perwakilan dibanding dengan pesat-pesta serupa sebelumnya. Dalam pesta

berimbang demokrasi ini, Organisasi-organisasi Peserta Pemilu (OPP) akan lebih
(proporsional) banyak dilibatkan pada suksesnya pelaksanaan pemilu. Sedangkan

359 Ibid
360 Kompas, Selasa 16 Juni 1992.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 499
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 499 11/22/19 6:06 AM