Page 498 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 498

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   negara, birokrasi, dan militer melalui mekanisme litsus (penelitian
                                                   khusus).
                                                           Jadi anggota DPR banyak yang tidak kritis karena tersandera.
                                                   Tapi untuk periode 1992-1998 mulai ada sedikit geliat, anggota-
                                                   anggota yang kritis. hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama pecahnya
                                                   hubungan baik antara presiden dan militer, apalagi sejak untuk pertama
                                                   kalinya terpilih sipil sebagai ketua Golkar, aitu Harmoko melalui Munas
                                                   Golkar tahun 1993. Kedua, perpecahan internal dalam tubuh militer,
                                                   utamanya Angkatan Darat. Ketiga terjadinya keretakan antara pemodal
                                                   (konglomerat) dengan negara. 357
                                                         Selama periode 1992-1997 telah diwarnai dengan pergantian
                                                   antar waktu (PAW) beberapa anggota DPR yang sempat hangat
                                                   menjadi pemberitaan media massa dan perbincangan khalayak ramai
                                                   adalah pada saat terjadi peristiwa recall terhadap Bambang Warih
                                                   (Fraksi Karya Pembangunan DPR) dan Sri Bintang Pamungkas (Fraksi
                                                   Persatuan Pembangunan DPR).  Penarikan kembali anggota DPR oleh
                                                                               358
                                                   induk organisasi yang menaunginya secara hukum memang mungkin
                                                   dilakukan. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan,
                      Selama periode               bahwa seorang anggota DPR berhenti karena:

                      1992-1997 telah                    a.  meninggal dunia.
                                                         b.  atas permintaa sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPR.
                    diwarnai dengan                      c.  tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR
                     pergantian antar                       sebagaimana dimaksud pasal 5.
                          waktu (PAW)                    d.  dinyatakan melanggar sumpah/ janji sebagai anggota.

                  beberapa anggota                       e.  diganti oleh organisasi/ golongan yang bersangkutan setelah
                                                            terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR.
                   DPR yang sempat                       f.   merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa
                      hangat menjadi                        Agung, Ketua, Hakim-Hakim Anggota Mahkamah AGung,
                pemberitaan media                           Ketua dan ANggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan

                                  massa                     Anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lain yang
                                                            tidak mungkin dirangkap, yang diatur dalam peraturan
                                                            perundang-undangan..


                                                           Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Anggota yang berhenti antar waktu
                                                   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tenpatnya diisi oleh:
                                                         a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan;



                                                   357   Eep Saefulloh Fatah, Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hal.
                                                      xvii
                                                   358  Kompas, Selasa, 28 Februari 1995




                                       dpr.go.id   498





         Buku 4 Bab VII CETAK.indd   498                                                                           11/22/19   6:06 AM
   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503