Page 500 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

mengenai vote getter (pengumpul suara). Dirjen Sospol mengatakan,
masalah ini tidak diatur dan juga tidak dilarang oleh peraturan
perundang-undangan. 361
Hal itu dikemukakan Hari Sugiman di ruang kerjanya menjawab
pertanyaan wartawan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan
Pemilu 1992. GBHN yang dirumuskan melalui Sidang Umum MPR 1988
memerintahkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pesta demokrasi
ini harus lebih berkualitas. Dirjen Sospol Depdagri menyebutkan,
penjabaran dari perintah GBHN tersebut antara lain dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan
Mendagri (Permendagri), Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri.
“Sekarang ini masih dalam bentuk rancangan” ia menjelaskan. 362
Tentang vote getter Hari Sugiman menyebutkan, masalah
itu tidak diatur dan juga tidak dilarang oleh peraturan perundang-
undangan. menurutnya, masalah ini sepenuhnya menjadi hak dan
wewenang calon anggota DPR dan Organisasi Peserta Pemilu (OPP).
Di akhir keterangannya Dirjen Sospol mengingatkan, setiap calon
pemilih tidak perlu harus terpaku hanya menghadari kampanye
Presiden salah satu kontestan. Dia dapat menghadari kampanye OPP lainnya,

Soeharto menilai, mendengarkan program organisasi itu. 363
Presiden Soeharto menilai, pemilihan umum (pemilu) yang
pemilihan umum akan diselenggarakan pada tahun 1992 mempunyai makna yang khusus,

(pemilu) yang akan dan juga sangat strategis sifatnya. Pemilu nanti adalah pemilu trakhir
diselenggarakan dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama. MPR hasil

pada tahun 1992 pemilu nanti akan menentukan GBHN pertama dalam era tinggal
landas itu berlangsung pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Hal
mempunyai makna itu dikemukakan Kepala Negara pada upacara pengambilan sumpah/

yang khusus, dan janji pimpinan anggota Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan
juga sangat strategis Umum, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1991 dan Panitia

sifatnya. Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat (Panwaslakpus), di Istana Negara.
Dalam keempatan itu Presiden Soeharto mengambil sumpah/janji 28
orang personalia dan 16 orang personalia panwaslakwpus. Mereka
diangkat berdasarkan Keppres No. 319 tertanggal 27 Desember 1990.
Pengangkatan PPI dan Pawaslakpus itu menyusul ditetapkannya
Keppres No. 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
PPI.
364

361 Kompas, Sabtu 4 Juni 1990.
362 Ibid.
363 Ibid.
364 Kompas, Rabu 9 Januari 1991.

dpr.go.id 500

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 500 11/22/19 6:06 AM