Page 502 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 502

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                         Jumlah anggota DPR yang akan dipilih dalam Pemilu 1992 ini
                                                   sama dengan jumlah pada Pemilu 1987, yakni 400 orang. Kegiatan
                                                   berikutnya adalah pengajuan nama calon yang akan berlangsung
                                                   tanggal 30 Juli – 8 September 1991, penelitian calon (9 September – 18
                                                   Oktober 1991), penetapan/penyususnan calon sementara (18 November
                                                   – 7 Desember 1991), penetapan/penyusunan calon tetap (6 Februari
                                                   – 25 Februari 1992), pengumuman daftar calon sementara dan calon
                                                   tetap (7 Januari – 3 Februari 1992), kampanye pemilu (April, selama 25
                                                   hari), masa tenang (lima hari) dan pemungutan suara (yang waktunya
                                                   akan ditentukan dengan Keppres). 366
                                                         Raker PPD  I  Seluruh  Indonesia  hari Jumat  dan Sabtu  itu
                                                   dimaksudkan untuk mengevalasi pelaksanaan pendaftaran WNRI.
                                                   Materi Raker ini sangat penting karena akan dijadikan bahan raker
                                                   pekan depan untuk menetapkan berapa jumlah anggota badan
                                                   perwakilan rakyat yang dipilih di tiap daerah. Pada kesempatan itu,
                                                   Mendagri Rudini selaku Ketua LPU, menyatakan penghargaan kepada
                                                   para petugas Pantarlih karena telah melaksanakan tugas tepat pada
                                                   waktunya. Kepada para peserta rapat kerja, Mendagri meminta agar
                                                   mereka meneliti kembali kebenaran angkat jumlah penduduk WNRI dan
                                                   hasil penghitungannya. Mndagri juga mengingatkan, Panitia Pemilihan
                                                   akan memasuki tahap kegiatan keempat, yaitu menerima pengajuan
                                                   nama calon anggota legislatif dari masing-masing Organisasi Peserta
                                                   Pemilu (OPP). Dalam kaitan ini, para petugas pemilihan, terutama
                                   Raker           petugas penelitiannya di pusat dan daerah, harus tahu benar tugas-
                        PPD I Seluruh              tugasnya dan kewenangannya. Selain itu, Mendagri juga meminta

                       Indonesia hari              mereka untuk menciptakan suasana kebersamaan antara Organisasi
                   Jumat dan Sabtu                 Peserta Pemilu (OPP) dengan panitia melalui komunikasi dan konsultasi
                                                   yang luwes.
                                                               367
                    itu dimaksudkan                      Hak memilih pada pemilihan umum tahun 1992 (Pemilu 1992)
                 untuk mengevalasi                 bagi warga negara Indonesia yang terlibat G30S/PKI kini sedang

                          pelaksanaan              dipertimbangkan. Sesuai rencana, tim pertimbangan akan mulai
                 pendaftaran WNRI.                 menjalankan kegiatannya bulan September 1990 hingga Maret 1991.
                                                   Ini merupakan salah satu bagian persiapan, untuk mendukung
                                                   kegiatan operasional menghadapi Pemilu 1992. Menteri Dalam Negeri
                                                   Rudini menegaskan hal itu dalam jawaban tertulis yang dibacakannya
                                                   sendiri, di hadapan Komisi APBN DPR-RI yang dipimpin ketua komisi
                                                   itu, Moeharsono Kartidirjo, di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1990.


                                                   366  Kompas, Sabtu 20 Juli 1991.
                                                   367   Ibid.




                                       dpr.go.id   502





         Buku 4 Bab VII CETAK.indd   502                                                                           11/22/19   6:06 AM
   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507