Page 506 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

12. DI Yogyakarta 2.918.547
13. Jawa Timur 31.991.287
14. Kalimantan Barat 3.237.041
15. Kalimantan Tengah 1.417.269
16. Kalimantan Timur 1.860.390
17. Kalimantan Selatan 2.559.882
18. Bali 2.754.335
19. Nusa Tenggara Barat 3.344.574
20. Nusa Tenggara Timur 3.265.499
21. Timor Timur 755.950
22. Sulawesi Selatan 6.930.698
23. Sulawesi Tengah 1.700.887
24. Sulawesi Utara 2.453.682
25. Sulawesi Tenggara 1.352.049
26. Maluku 1.850.796
27. Irian Jaya 1.680.822
Jumlah 177.489.747 1

7.2.1. Kampanye

Kampanye pemilu berlangsung dari 10 Mei-3 Juni 1992, dalam
bentuk mengumpulkan massa di suatu tempat atau berpidato melalui
media massa, yakni TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan Radio
Republik Indonesia (RRI). Selain sebagai ajang pengenalan program
kampanye juga menjadi sarana propaganda dari ketiga organisasi
peserta pemilu (OPP), yakni partai persatuan pembangunan (*PPP),
Golongan Karya (Golkar),dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Tentang penyelenggaraaan pemilu, Keppres no. 8/ 1992 antara
lain menetapkan larangan bagi peserta kampanye untuk membawa
gambar atau lukisan yang menggambarkan orang serta larangan
untuk berpawai dengan segala bentuk kendaraan .tetepi dalam
Salah satu pelaksanaanya, terjadi juga pelanggaran terhadap larangan pawai itu.
Di Yogyakarta larangan itu didukung dengan surat keputusan gubernur
pembaharuan
yang melarang pawai dengan sepeda motor dalam kampanye.larangan
dalam pemilu 1992 ini mendapat reaksi dari PDI dan PPP , dalam bentuk penurunan
adalah pelaksanaan tanda gambar kedua OPP itu. Akhirnya pawai dengan sepeda motor

kampanye didasarkan diperbolehkan setelah di rundingkan dengan Golkar dan panitia
pengawas pelaksanaan (panwaslak) setempat.
atas kesepakatan
Seiring dengan makin kritisnya rakyat dalam berpolitik dan
ketiga OPP sendiri. semakin dewasanya OPP, maka pemerintah bertekad untuk menjadikan

pemilu semakin berkualitas. Artinya, pemilu dilaksanakan dalam
suasana lancar, tertib, lebih terbuka, dan demokratis. Sehubungan

dpr.go.id 506

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 506 11/22/19 6:06 AM