Page 503 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 503
DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998
Menurutnya, sedang disiapkan Rancangan Perubahan Keppres No.
63 Tahun 1985, mengenai tata cara penelitian dan penilaian terhadap
warga negara RI yang terlibat G30S/PKI untuk dipertimbangkan
penggunaan hak memilihnya dalam Pemilu 1992. “Tim pertimbangan
terdiri dari unsur Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilisasi
Nasional (Bakorstanas), Bakin, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Lembaga
Pemilihan Umum (LPU), dan Depdagri, yang akan memulai kegiatannya
di bulan September 1990 sampai dengan Maret 1991,” kata Rudini.
Sehubungan dengan pertanyaa Komisi APBN DPR-RI, tentang program
pembinaan stabilitas politik dalam negeri yang dititikberatkan dan
diarahkan kepada Pemilu 1992, ia mengatakan “Pemerintah telah
menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU No. 15
Tahun 1988, yang memuat program kerja dan jadwal waktu permulaan
kegiatan Operasional Pemilu 1992.” 368
Menanggapi penjelasan Mendagri itu, sedikitnya dua anggota
Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung
rancangan pertimbangan hak pilih terhadap bekas anggota G30S/
PKI itu. Alasannya antara lain, saat ini putra-putri, saudara, dan sanak
keluarga, dari orang-orang yang pernah terlibat G30S/PKI, harus ikut
menanggung beban fisik dan psikologis untuk hal-hal yang sebenarnya
bukan menjadi kesalahan mereka. Sehubungan dengan itu, muncul
pula pertanyaa anggota Komisi APBN, tentang sampul D, yang pada
dasarnya merupakan mekanisme adminitrasi aparat keamanan untuk
tujuan cross check biodata seseorang. “Perlu dijelaskan secara akurat
Menanggapi tentang masalah ini, karena pengurusannya sampai memakan biaya
penjelasan Mendagri ratusan ribu rupiah,” ungkap seorang anggota Komisi APBN. Sementara
itu, sedikitnya dua itu, sejumlah anggota Komisi APBN lainnya mempertanyakan sikap
anggota Komisi pemerintah menanggapi ketimpangan penyebaran dana Investasi di
Indonesia.
369
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Suhu Politik Menjelang Pemilu 1992
(APBN) mendukung Pada saat sekitar dua bulan lagi menjelang pemilu, suhu
rancangan politik pada saat itu semakin meningkat. Namun, sepanjang yang
diketahui, belum atau tidak ada terjadi pertentangan antar-Organisasi
pertimbangan hak Peserta Pemiilu (OPP). Yang diharpkan memang, semoga menjelang
pilih terhadap bekas penyelenggaraan pesta demokrasi itu tidak terjadi kerusuhan-
anggota G30S/PKI itu. kerusuhan kecil seperti pada masa kampanye pemilu-pemilu terdahulu.
368 Kompas, Sabtu 3 Februari 1990.
369 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 503
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Buku 4 Bab VII CETAK.indd 503 11/22/19 6:06 AM
