Page 495 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

Presiden Soeharto sejak awal menjalankan suatu model
kepemimpinan sangat khas, yang merupakan hasil penjumlahan dari:
(1) Cara berpikirnya yang sangat Jawa; (2) Kapabilitasnya yang tak
terbantahkan sebagai seorang perwira militer yang cakap dan kaya
pengalaman lapangan; (3) Kecanggihannya sebagai aktor politik dalam
melakukan manajemen kekuasaan, sebagaimana ditulis Eep Saefulloh
Fatah dalam ‘Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia’. 350

7.1. Peranan Golkar

Peran Golkar sebagai kendaraan politik Orde Baru juga tidak bisa
dipandang sebelah mata. Menurut Harold Crouch dalam buku “The
Army and Politics in Indonesia ”, hasil pemilu tahun 1971 menunjukkan
besarnya dukungan rakyat terhadap Golkar, hal tersebut berdampak
drastis pada menurunnya minat dan keinginan dari organisasi-
organisasi sipil yang cukup terorganisir untuk berdiri sebagai oposisi
terhadap rezim yang berkuasa. Tak cukup dengan menggandeng
351
ABRI dan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik utama
dalam membangun kehidupan politik nasional. Presiden Soeharto
juga mengambil langkah untuk merubah tata tertib (tatib), yang
menempatkan DPR dan MPR sebagai institusi politik yang sepenuhnya
berada di bawah pengawasannya.
Peran Golkar Hak-hak yang dimiliki Soeharto sebagai kepala negara di

sebagai kendaraan antaranya adalah menunjuk seperlima anggota DPR dan tiga per lima
politik Orde Baru anggota MPR. Tata tertib yang mengenai pembagian kursi DPR dan
MPR tersebut sangat membatasi peran politik dari Partai Demokrasi
juga tidak bisa Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta
dipandang hanya menguntungkan Golkar yang tentu saja menjamin berlanjutnya

sebelah mata. dominasi pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan pandangan
mayoritas publik. Sebagai upaya dari konsolidasi dan penyeragaman
ide, akhirnya pada tahun 1969 melalui Keputusan Nomor 107 tahun
1969 Pengurus Pusat Sekber Golkar memberikan mandat kepada
ketua umum untuk melakukan restrukturisasi Sekber Golkar. Hasil
restrukturisasi pada Oktober tahun 1969, adalah Sekber Golkar
melakukan reorganisasi dengan mem buat tujuh Kelompok Induk
Organisasi (KINO), diantaranya SOKSI, KOSGORO, MKGR, Profesi,
Ormas Hankam, dan Karya Pembangunan. Organisasi-organisasi

350 Eep Saefulloh Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1994)
351 Harold Crouch, “The Army and Politics in Indonesia, Singapore: Equinox Publishing, 1998 hlm.
347

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 495
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 495 11/22/19 6:06 AM