Page 490 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 490
DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA
yang resmi. Para petani pada masa DPR periode 1987—1992 berangsur-
341
angsur mulai mengadukan permasalahannya ke DPR RI di Jakarta. Petani
penggarap Cijayanti misalnya, pada senin 12 Oktober 1992, mereka
mengadukan nasibnya ke DPR RI, yang diterima oleh Fraksi ABRI
(F-ABRI). Para petani yang sebelumnya lebih banyak bersikap nrimo
342
dan pasrah bila diperlakukan tidak adil, mulai menempatkan DPR sebagai
tumpuan harapan mereka untuk mencari keadilan atas perlakuan
yang tidak adil. Mereka sekarang sadar untuk apa mereka memilih
wakil-wakilnya. Lebih dari itu, mereka tampaknya telah menyimpan
janji-janji kampanye yang disampaikan pada saat menjelang pemilu,
bahwa wakil-wakil rakyat yang dipilih punya tujuan dan peranan untuk
memperjuangkan nasib rakyat yang direbut hak-haknya.
Secara umum dalam kurun waktu 1989—1992 Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia telah menerima pelbagai keluhan dan
aspirasi dari masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI, Mulya Lubis,
DPR RI masa bakti berpendapat bahwa DPR RI tidak berpuas diri hanya karena DPR
1987-1992, dalam tampak lebih vokal, dengan banyak menerima keluhan-keluhan rakyat.
menjalankan Pada periode itu, DPR patut diakui sudah mulai mau menyuarakan
tugasnya telah aspirasi rakyat secara lebih jauh dan lebih tajam. 343
banyak menerima DPR RI masa bakti 1987-1992, dalam menjalankan tugasnya telah
pengaduan banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai
dari masyarakat permasalahan. Pelbagai keluhan masyarakat itu disalurkan secara
mengenai berbagai langsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Salah satu keluhan yang diterima
permasalahan. DPR RI adalah ketika pada hari Kamis, 2 Maret 1989, sebelas warga
Desa Gedong Dalam, kecamatan Cilegon, Serang, Jawa Barat, datang
ke Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR RI. Mereka melaporkan
bahwa rumah mereka telah digusur akibat terkena lintasan kabel
PLN bertegangan tinggi, dengan ganti rugi yang tidak layak. Uang
ganti rugi itu pun masih harus dipotong sekitar 15% oleh kepala desa
dan oknum PLN. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa mereka
sudah datang mengadu ke Kadit Sospol Kantor Kabupaten Serang,
dan DPRD Tingkat II Serang, tapi tidak memperoleh jawaban yang
memuaskan. Pada kesempatan itu, perwakilan F-KP, Bomer Pasaribu,
mengemukakan bahwa F-KP akan mempelajari masalah yang diadukan
dengan menanyakan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti
PLN dan pemerintah yang menangani soal penggusuran rumah itu. 344
341 “Petani dan DPR”, Kompas, 11 Mei 1990, hlm 4
342 “Petani Penggarap Cijayanti Diterima Fraksi ABRI DPR”, Kompas, 13 Oktober 1992
343 “Idealnya DPR Mampu Menjawab Pertanyaan Rakyat”, Kompas, 26 Maret 1992, hlm 1
344 Ibid
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 489
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab VI CETAK.indd 489 25/11/2019 01:40:10
