Page 163 - BUKU SEABAD RAKYAT INDONESIA BERPARLEMEN

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

DARI WAKIL RAKYAT MENJADI PEMBANTU

PRESIDEN

Membahas wakil rakyat yang menjadi pembantu presiden tentu tidak dapat
dilepaskan dari unsur kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan

Rakyat. Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun
D
peraturan-peraturan lain yang terdapat dalam perundang-undangan Republik
Indonesia.

alam bab ini akan dibahas sejauh mana peran legislatif dalam
praktik sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah DPR dapat
secara konsisten menjalankan kinerja sesuai dengan keduduk-
an, tugas, dan wewenang menurut sistem Undang-Undang
Dasar 1945 dan perundang-undangan Republik Indonesia
lainnya?

Sebelum pembahasan lebih jauh, terlebih dahulu akan dike-
mukakan alasan pemilihan kata atau istilah yang digunakan,
seperti kedudukan, tugas, dan wewenang, baik yang terdapat
dalam sistem UUD 1945 maupun pada saat pembabakan pe-
riode DPR-GR. Terdapat beberapa penggunaan istilah dalam
hal ini. Ada yang menyebut sebagai kedudukan, ada juga yang
menggunakan istilah tugas dan wewenang atau fungsi. Bebe-
rapa di antaranya hanya memakai istilah wewenang, yang ten-
tu memiliki makna yang berbeda dengan tugas dan wewenang.

Sampai saat ini belum ada suatu istilah baku yang dapat diguna-
kan dalam konteks tersebut. Undang-Undang Dasar pun tidak
tegas menentukan soal ini. Untuk tingkat DPR, lebih sering dise-
but dengan “hak dan kewajiban” serta ”fungsi” alih-alih menga-
takan “wewenang dan tugas”. Sementara itu, dalam MPR, kata
tugas disebutkan terlebih dahulu daripada wewenang sehingga
pemakaiannya adalah “tugas dan wewenang”. Jika DPR dalam

156